Nelayan Tegal Tak Permasalahkan Pendataan oleh KKP

Dalam kesempatan ini, KKP melakukan pendataan dan verifikasi ulang kapal perikanan milik nelayan Kota Tegal yang digelar di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Tegal.

Dari pantauan Kompas.com, sejumlah nelayan Kota Tegal telah memenuhi halaman Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Tegal.

Menanggapi pendataan dan verikasi, nelayan Tegal tidak mempermasalahkan adanya pendataan dan verifikasi ulang kapal perikanan.

Salah satu nelayan cantrang Tegal, Paing (44) menyatakan mendukung pendataan dan verifikasi ulang kapalnya. Menurut dia, proses tersebut membuat adanya jaminan nelayan cantrang melaut kembali.

"Enggak masalah yang penting bisa jalan. Kalau melaut lagi dapur bisa ngebul," kata dia kepada Kompas.com, di Pelabuhan Perikanan Tegalsari, Tegal, Jumat (2/2/2018).

Nelayan cantrang di Tegal lainnya, Muhammad (30) juga tidak mempermasalahkan adanya pendataan dan verikasi kapal perikanan.

Dia mengatakan, proses pendataan ini mempercepat waktu agar nelayan cantrang bisa melaut kembali. Pasalnya, terang dia, kurang lebih selama 2 bulan nelayan tidak melaut. Hal ini dikarenakan adanya, larangan penggunaan cantrang.

"Apalagi kesepakatan perpanjangan alat tangkap cantrang belum ada realisasinya. Ada yang nekat melaut tapi kan ditangkap," jelas dia.

Namun, baik Paing dan Muhammad meminta penggunaan alat cantrang tetap diperbolehkan oleh pemerintah.

"Pokoknya bagimana solusinya biar cantrang lanjut, karena alat cantrang yang bikin sejahtera. Tangkapan ikan banyak kalau pakai cantrang," imbuh Muhammad.

Pendataan, verifikasi dan validasi ini bertujuan untuk mengetahui jumlah serta ukuran kapal dengan alat tangkap yang dilarang atau tidak ramah lingkungan seperti cantrang dan sejenisnya yang dimilki oleh para nelayan dan pelaku usaha yang digunakan untuk berlayar.

KKP bekerjasama dengan perbankan (BRI), penyedia alat Vessel Monitoring System (VMS), instansi daerah, beserta perangkat pendukung lainnya untuk menyukseskan kegiatan ini.

Setelah Tegal, kegiatan ini akan dilanjutkan pelaksanaannya ke sejumlah daerah seperti Batang, Pati, Rembang, dan Lamongan dan diharapkan dapat selesai dalam waktu dua bulan.