Pemerintah Ubah Tata Cara Kegiatan Usaha Hilir Gas

Adapun Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas bertugas untuk melelang WJD tersebut. Sedangkan penentuan WJD ditetapkan oleh Menteri ESDM untuk dimasukkan ke dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (RIJGBN).

Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Fanshurullah Asa mengatakan permen tersebut sejalan dengan Migas No. 12 Tahun 2001, yang saat ini mengatur tugas badan untuk melelang ruas transmisi dan jaringan distribusi gas bumi.

"Di dalam peraturan BPH yang sudah ada, mengacu pada permen tadi kami dikasih waktu 18 bulan nanti ada revisi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJGBN)-nya, lalu ditetapkan WJD berdasarkan kabupaten atau kota, kemudian dilelang," terang pria yang akrab disapa Ifan itu, di kantornya, Selasa (6/2/2018).

Dia menambahkan, dengan adanya waktu transisi selama 18 bulan, maka lelang WJD pertama diharapkan bisa terjadi di pertengahan 2019 mendatang.

Perusahaan yang memenangkan lelang WJD baru nantinya akan mendapatkan Wilayah Niaga Tertentu (WNT) dengan kontrak selama 30 tahun. Sementara itu, untuk WJD yang sudah diduduki badan usaha exisiting akan diberikan kontrak pengelolaan selama 15 tahun.

Selama mempersiapkan lelang WJD, BPH Migas tidak akan menerbitkan Dedicated Hilir atau pipa gas bumi yang dibangun dan dimanfaatkan badan usaha untuk mengangkut gas bumi milik sendiri.

Ifan menambahkan, instansinya ingin menata industri hilir yang selama ini hanya menggunakan izin Dedicated Hilir. Harapannya penataan tersebut bisa memicu efisiensi industri dan membuat harga gas di masyarakat jadi lebih murah.

"Jadi ini sebenarnya ke depan kita mau efisien, tidak mau lagi hilir ini dibangun sehingga pipanya inefisiensi dan berdampak harga gas jadi mahal," pungkasnya.