Diabaikan, Aset Tambang Bernilai Ratusan Miliar Rupiah Terbengkalai

Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan, pemerintah daerah belum mengambil tindakan karena harus menunggu petunjukpelaksana dari Kementerian Energi Sumberdaya dan Mineral (ESDM).

“Setelah perusahaan tidak lagi beroperasi, maka statusnya Wilayah Pertambangan Negara. Kami berharap mereka (ESDM) segera memberi kejelasan,” kata Didit saat berbincang dengan Kompas.com, Senin (5/2/2018).

Didit mengungkapkan, saat ini daerah seperti berada di wilayah abu-abu. Di satu sisi tidak bisa mengambil keputusan, sementara di sisi lain didorong untuk melakukan pengelolaan terhadap aset yang terbengkalai.

“Selama proses di pusat ini, kami bahkan menerima laporan banyak penyerobotan lahan dan pencurian. Ini sangat disayangkan,” ujarnya.

Tokoh Masyarakat Bangka Tengah, Patrianusa menyebutkan jika aset yang terbengkalai meliputi bangunan pabrik, perumahan karyawan, kendaraan, kapal keruk hingga lahan bekas tambang seluas 44.000 hektar. Diperkirakan nilai semua aset tersebut mencapai ratusan miliar rupiah.

“Jika sudah dikelola apakah itu dilelang, maka utang pesangon karyawan dan tagihan mitra perusahaan harus segera dilunasi,” bebernya.

Menurut Patrianusa, pengelolaan lahan maupun aset mendesak dilakukan demi menghindari munculnya konflik kepentingan di kalangan masyarakat.

“Kami mendorong pemerintah daerah agar lebih gencar mengurus persoalan ini,” papar mantan wakil bupati Bangka Tengah itu.

PT Koba Tin yang sempat berganti investor dari Australia ke Malaysia berhenti beroperasi pada tahun 2013.

Seiring berhentinya operasional perusahaan penambangan dan penjualan timah itu, aktivitas perekonomian di Koba, Bangka Tengah langsung anjlok. Kini Koba menjadi daerah yang sepi, dengan banyak lahan terbuka bekas galian tambang.