Venezeuela Dorong OPEC Terbitkan Mata Uang Virtual

Upaya ini dilakukan untuk mendukung mata uang virtual yang diciptakan pemerintah Venezuela bernama petro.

Mengutip Al Jazeera, Kamis (8/2/2018), Maduro dikabarkan bakal mendorong negara-negara anggota dan nonanggota OPEC untuk mendukung mata uang virtual tersebut. Ini dilaporkan oleh stasiun radio milik pemerintah Venezuela.

"Saya akan secara resmi mengajukan kepada seluruh negara produsen anggota dan nonanggota OPEC, bahwa kita mengadopsi mekanisme mata uang virtual gabungan didukung oleh minyak," ujar Maduro.

Pada Desember 2017 lalu, Maduro mengumumkan diluncurkannya petro. Ini adalah mata uang virtual yang disokong oleh cadangan minyak, gas, emas, dan berlian Venezuela.

Mata uang virtual tersebut dipandang sebagai bagian dari usaha Venezuela dalam menangani krisis ekonomi, minimnya pasokan bahan-bahan pangan, dan sanksi yang dijatuhkan oleh AS. Venezuela mengalokasikan 5 miliar barrel minyak untuk mendukung mata uang virtual itu.

Adapun pada pertengahan bulan Januari 2018, harga minyak rata-rata berada pada level 60,40 dollar AS per barrel. Meskipun petro tidak bisa ditukar dengan minyak, namun pemerintah Venezuela menyatakan bakal menerima petro sebagai alat pembayaran pajak dan biaya-biaya.

Para pembeli bisa memperoleh petro melalui tempat-tempat penukaran secara daring. Beberapa tempat penukaran tersebut dapat menerima pembayaran dalam mata uang bolivar, sementara beberapa lainnya menerima pembayaran dalam mata uang lainnya.

Venezuela pun berencana meluncurkan kampanye internasional untuk mempromosikan petro di luar negeri. Adapun lokasi yang menjadi fokus adalah sekutu-sekutu politik Venezuela dan negara-negara berkembang.

Namun demikian, AS telah memperingatkan bahwa membeli petro dapat menyalahi sanksi yang dijatuhkan AS kepada Venezuela. Di dalam sanksi tersebut disebutkan pelarangan pembelian surat utang baru yang diterbitkan Venezuela.

"Mata uang virtual petro dapat menjadi kepanjangan kredit (utang) baru pemerintah Venezuela. Oleh karena itu, eksposur warga AS terhadap (petro) adalah risiko hukum," kata juru bicara Departemen Keuangan AS.