Lembaga Keuangan Bisa Didenda Rp 1 Miliar jika Tak Laporkan Data Nasabah

Indonesia bersama 52 negara lain telah berkomitmen dan berencana melaksanakan AEoI pada September 2018 guna mengatasi wajib pajak (WP) yang menyembunyikan hartanya dari petugas pajak.

"Sanksi akan berlaku ketika seharusnya (lembaga keuangan) melaporkan saldo rekening (nasabah) dan mereka tidak lakukan, sampai dengan pidana satu tahun dan denda Rp 1 miliar," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama, Rabu (14/2/2018).

Yoga menjelaskan, landasan hukum yang digunakan untuk penerapan sanksi itu adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan.

Ada juga aturan lain yang diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan AEoI, yakni Peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis.

Pada aturan tersebut, seluruh lembaga keuangan diimbau mendaftarkan diri mereka kepada DJP paling lambat akhir bulan Februari.

Setelah mendaftar, mereka juga wajib melaporkan data nasabahnya paling lambat akhir April atau 1 Agustus khusus untuk laporan lembaga jasa keuangan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional.

"Pendaftaran ini sifatnya administratif. Kalau ada yang tidak mendaftar, nanti juga kami daftarkan secara jabatan," tutur Yoga.

Yoga mengimbau semua lembaga keuangan bekerja sama mendaftar dan melaporkan data nasabah kepada DJP.

Dengan melakukan hal tersebut, lembaga keuangan sama dengan membantu pemerintah dalam melaksanakan AEoI yang menjadi kesepakatan dan komitmen internasional dengan negara-negara lain.

Dari perkembangan terakhir, tercatat ada 146 negara yang berkomitmen dalam program AEoI di seluruh dunia.

Sebanyak 49 negara di antaranya telah melaksanakan pertukaran informasi perpajakan tahun 2017, sementara 53 negara lainnya (termasuk Indonesia) baru akan mengikuti skema AEoI September mendatang.