Dorong Pembiayaan Infrastuktur, Rasio Pajak Perlu Ditingkatkan

Akan tetapi, Enrico melihat, pemerintah perlu melihat kemampuan dari kas negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur nasional terlebih rasio pajak di Indonesia masih rendah.

"Kami lihat masih banyak program (infrastuktur) belum rampung dan tahun 2018 akan tetap menjadi proyek kesayangan presiden Joko Widodo, tapi mungkin akan melambat sedikit karena ada hubungannya soal pendanaan," ungkap Enrico saat media gathering UOB di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Menurutnya, hal tersebut akan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur, salah satu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah rasio pajak di Indonesia yang masih rendah.

"Ini namanya tantangan, memang ada risiko, kita lihat saja tax rasionya dari 2010 selalu di bawah 12 persen. Rata-rata negara Asia tax rasio sudah 15 persen, kita dibawah karena masih banyak sektor informal dan belum menjadi tax base," ungkap Enrico.

Dalam mendorong pembiayaan bagi proyek infrastruktur, Enrico menegaskan, pemerintah perlu meningkatkan rasio pajak di Indonesia.

"Jadi kami lihat selama tahun kebelakang tax rasio masih terbilang rendah dan ini yang harus diperbaiki, dan nantinya pendanaan infrastruktur akan lebih baik dan lebih cepat," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini rasio pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN.

Sri Mulyani mengungkapkan, meski tahun 2017 realisasi pajak mengalami peningkatan yang signifikan, namun rasio pajak masih rendah.

“Rasio pajak kita hanya 10,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bila dibandingkan dengan negara ASEAN ini terendah," paparnya saat menjadi pembicara di acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmount, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Melihat hal tersebut, saat ini pemerintah tengah melakukan reformasi perpajakan secara total agar dapat menjangkau lebih luas potensi pajak yang ada.

"Oleh karena itu reformasi pajak dibutuhkan, pemerintah akan fokus memperbaiki peraturan, sumber daya manusia, organisasi, sistem teknologi informasi, dan proses bisnis, kami bisa lihat nantinya suatu badan pajak yang lebih profesional," paparnya.