Ikim Investasi Indonesia Diperkirakan Tak Terganggu di Tahun Politik

Hal itu disampaikan Ekonom senior dan mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 1998 – 1999, Marzuki Usman, pada Indonesia Investment Outlook 2018 yang diselenggarakan oleh Moores Rowland Indonesia dan Honmachi International Law Office di Crowne Plaza Hotel, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Marzuki menelaah sejumlah pergantian rezim pemerintahan yang tidak menimbulkan gejolak ekonomi berarti.

"Dulu ketika pergantian rezim dari Soeharto ke Habibie, dari Habibie ke Gus Dur, dari Gus Gur ke Megawati, dari Megawati ke SBY, dan dari SBY ke Jokowi. Semuanya tidak ada yang sampai mengganggu investasi. Stabilitas ekonomi kita terjaga baik,” ujar Marzuki, melalui rilis pers, Jumat.

Hal senada dikatakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani dalam kesempatan yang sama.

Menurut dia, iklim investasi tahun 2018 akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya walaupun memasuki tahun politik. Sebab ada banyak aturan baru untuk mempercepat ekspor dan kemudahan berusaha.

Misal, melalui Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 (Perpres No 91/2017) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, mulai tahun ini secara bertahap pemerintah akan menerapkan single submission system (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Satu Pintu).

"Investor tinggal melakukan rposes registrasi pada sistem online yang telah disediakan, sehingga akan semakin mempercepat proses perizinan investasi,” ujarnya.

Investor Jepang

Marzuki Usman dan Farah Ratnadewi menilai Jepang sebagai salah satu investor terbesar sejak dari sejak Indonesia merdeka sampai sekarang. Pergantian rezim dan masuknya tahun politik tidak membuat surut investasi Jepang.

“Waktu penerbangan dari Tokyo ke Manado yang hanya 4 jam, dan ke Jakarta sekitar 7 jam. Membuat investor Jepang senang berbisnis di Indonesia. Saat ini terus tumbuh restoran-restoran Jepang di semua kota di Indonesia. Pariwisata, agrikultur, dan infrastruktur cocok untuk para investor Jepang,” tambah Marzuki Usman.

Sementara dari catatan BKPM, saat ini Jepang merupakan investor kedua terbesar di Indonesia setelah Singapura dengan nilai investasi 2017 sekitar 4,996 juta dolar AS.

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, yang juga menjadi pembicara utama dalam seminar sehari ini juga menjelaskan berbagai kebijakan perpajakan seperti Bilateral Advance Princing Agreement yang akan memudahkan para investor Jepang jika membuka usahanya di Indonesia.

Termasuk kebijakan adanya proses Auditor Correction dalam pelaporan pajak bagi investor asing.

Moores Rowland Indonesia merupakan konsultan bisnis internasional yang telah lebih 20 tahun hadir di Indonesia, dan selama ini telah memiliki portofolio panjang dalam membantu melayani investor-investor dari Jepang membuka usaha di Indonesia.

“Investor Jepang di Indonesia tidak hanya dalam bidang manufaktur, tapi juga diberbagai bidang lain, baik yang industrial maupun non industrial. Kami selalu mendorong dan mempromosikan peningkatan kerja sama bisnis dari kedua negara ini,” ujar James Kallman, CEO dari Moores Rowland Indonesia.

Kazuhiko Nishihara, partner Honmachi International Law Office, dalam kesempatan ini mengatakan, perbedaan kultur antara kedua negara yang sering menjadi tantangan utama dalam hubungan bisnis antara Jepang dengan Indonesia.

Sehingga, pihaknya terus mengharapkan adanya deregulasi-deregulasi baru dan transparansi dan iklim investasi bisnis di Indonesia.

Pihaknya juga mengharapkan akan ada banyak deregulasi, sehingga memungkinkan perusahaan Jepang membangun binis B to B sesama perusahaan Jepang untuk kemudahan transportasi.