Freeport Buka-bukaan soal Nasib Ribuan Karyawan yang Mogok Kerja

Pihak PT Freeport Indonesia melalui Vice President Corporate Communications, Riza Pratama, menjelaskan bagaimana peristiwa itu bermula. Pada 2017 silam, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Melalui peraturan tersebut, praktis hanya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP Khusus (IUPK) dan membangun smelter di dalam negeri yang dapat mengajukan rekomendasi ekspor mineral yang belum dimurnikan. Aturan ini berdampak pada kegiatan operasional Freeport Indonesia hingga kemudian kebijakan efisiensi ditempuh pihak perusahaan.

"PP 1/2017 itu yang membuat company tidak ada kepastian untuk beroperasi sehingga kami harus melakukan efisiensi, termasuk di dalamnya efisiensi kontraktor dan merumahkan karyawan," kata Riza saat berbincang dengan Kompas.com pada Selasa (20/2/2018).

Ada 823 karyawan yang kala itu dirumahkan, dan merupakan bagian dari program furlough atau cuti yang ditawarkan perusahaan. Beberapa saat setelahnya, tepatnya awal Maret 2017, sebanyak 2.600 karyawan tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan.

"Mereka tidak masuk, kami panggil. Lima hari tidak masuk berdasarkan perjanjian kerja dan Undang-Undang, kami panggil dua kali setelah itu dengan berbagai cara. Kalau masih tidak masuk, kami anggap mengundurkan diri," tutur Riza.

Lalu, tanggal 20 April ada surat pemberitahuan dari karyawan bahwa mereka akan melaksanakan mogok kerja pada 1 Mei 2017. Sementara, menurut Riza, pihak perusahaan menganggap karyawan tersebut justru sudah sejak Maret sampai April tidak masuk kerja atau mangkir dari kewajibannya sebagai pekerja.

Tercatat, ada 3.274 karyawan Freeport Indonesia yang mogok saat itu dan dianggap mengundurkan diri. Riza mengungkapkan, total karyawan mereka berjumlah sekitar 7.000-an orang dan dengan banyaknya yang mogok, sangat memengaruhi kinerja dan proses produksi perusahaan.

"Kami tidak diberikan izin ekspor, ada pemogokan juga di smelting, tidak ada pengiriman sama sekali. Produksi kami benar-benar shutdown waktu itu," ujar Riza.

Dalam rangka mencari jalan keluar permasalahan tersebut, Freeport bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada 21 Desember 2017 menyepakati sejumlah poin perjanjian sebagai bantuan kemanusiaan dan ditawarkan bagi para pekerja yang dianggap mengundurkan diri.

Poin yang dimaksud, di antaranya menghapus utang-utang karyawan dan memberikan mereka tunjangan sebesar 1,5 sampai 4,5 kali gaji. Freeport juga memberi kesempatan kerja lagi bagi mereka, namun bukan sebagai karyawan Freeport, melainkan di bawah kontraktor atau menjadi karyawan kontraktor yang bekerja untuk Freeport.

"Setelah itu, yang masuk hanya 166 orang yang melalui kontraktor. MoU dengan SPSI pusat. Ini kan 120 hari sampai April tahun ini, kami masih menunggu. Freeport tidak mungkin hire mereka kembali sebagai karyawan langsung, melainkan melalui kontraktor," ujar Riza.

Dengan begitu, masih ada kesempatan bagi eks-karyawan Freeport yang sudah dianggap mengundurkan diri untuk kembali bekerja di sana. Riza mengimbau, mereka yang berminat bekerja lagi agar segera mengajukan diri sebelum tenggat waktu di bulan April 2018.