Masih Ada 68 Juta Masyarakat yang Belum Terdaftar JKN-KIS

Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan, jumlah yang belum terdaftar berasal dari badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN-KIS.

Selain itu, pekerja bukan penerima upah juga masih banyak yang belum mendaftar pada program tersebut. 

"Hingga 22 Februari kemaren kan ada 193 juta masyarakat yang sudah terdaftar, jadi masih ada 68 juta yang belum terdaftar. Ini akan kita kejar dalam 10 bulan ini," kata dia di kantor pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Jumat (2/3/2018). 

Untuk mengejar jumlah tersebut, Bayu mengakui telah memiliki beberapa upaya. Salah satunya dengan pendekatan dengan pemerintah-pemerintah daerah.

Dia menjelaskan, dalam pendekatan itu nantinya BPJS Kesehatan meminta para pemerintah daerah untuk membuat surat edaran mulai dari tingkat kecamatan hingga rukun tetangga. 

Surat edaran tersebut nantinya berisikan persayaratan masyarakat harus terdaftar dalam JKN-KIS jika ingin berpindah tempat tinggal ke daerah yang dituju masyarakat.

"Jadi biar enggak membebenai pemerintah daerah tersebut bisa masuk ke JKN-KIS. Ini suatu metode, biar kalau masyarakat sakit enggak terlunta-lunta. Karena ada yang menjamin," terang dia.

Dalam upaya tersebut, Bayu menargetkan, dalam sebulan BPJS Kesehatan bisa menjaring 6 juta hingga 7 juta masyarakat masuk dalam program JKN-KIS. 

"Ini 6 juta sebulan kan upaya. Nanti diusahakan lewat cara itu," pungkas dia.