Menurut Bambang, hal itu sangat berbeda dengan tanaman kelapa sawit yang berbentuk pohon, tajuk daun tanaman akan menutupi permukaan tanah sepanjang tahun selama 25 hingga 30 tahun, dan menghasilkan emisi yang sangat rendah.

Menurut dia, ISPO merupakan sistem sertifikasi yang telah mengintegrasikan berbagai peraturan perundangan di Indonesia.

Dengan demikian, ISPO wajib dipatuhi (mandatory) oleh perusahaan perkebunan dan merupakan bukti kepatuhan terhadap peraturan perundangan di Indonesia.

"Sekaligus bukti bahwa perusahaan perkebunan telah menerapkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan," kata Bambang.

Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan mengungkapkan, pemerintah berencana melakukan diplomasi terhadap Uni Eropa yang akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ada rencana melakukan diplomasi yang dipimpin oleh Pak Luhut nanti ke Eropa. Dan kami menyusun materi apa yang harus (disiapkan)," ujar Oke saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Menurut Oke, rencana penghapusan minyak sawit untuk bahan dasar biodiesel pada 2021 mendatang memberikan dampak buruk bagi citra minyak sawit yang dilihat sebagai salah satu penyebab kerusakan alam atau deforestasi.

"Karena alasan deforestasi seolah olah sawit itu jelek lah. Jadi dampaknya sekarang negative impression terhadap sawit sudah tambah tinggi, itu (diplomasi) yang harus kami lakukan," kata Oke.

Seperti diberitakan, Parlemen Uni Eropa telah mengesahkan rancangan proposal untuk menghapus minyak kelapa sawit sebagai bahan dasar biodiesel pada 2021 dan minyak nabati pada 2030.

Pengesahan rancangan proposal tersebut dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara, dan hasilnya sebanyak 492 politisi Uni Eropa setuju, 88 menolak, dan 107 lainnya abstain.