BPH Migas: BBM Satu Harga Bukan untuk Industri

Sebab, pengawasan dari masyarakat dan aparat keamanan sangat dibutuhkan guna memastikan BBM satu harga tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Fanshurullah saat meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BBM satu harga di Kabupaten Nunukan, Kecamatan Seimenggaris, Provinsi Kalimantan Utara atau wilayah perabatasan Indonesia dan Malaysia.

"Di sini banyak lokasi perkebunan mungkin juga tambang, BBM satu harga (jenis) Solar dan Premium bukan untuk industri tapi untuk masyarakat," tegasnya di SPBU Kompak 66.774.003, Kabupaten Nunukan, Kecamatan Seimenggaris, Provinsi Kalimantan Utara, Jumat (9/3/2018).

Menurut dia, program BBM satu harga dijalankan pemerintah untuk memberikan pemerataan ekonomi untuk masyarakat di wilayah-wilayah terpencil atau daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

"Kami tidak mau BBM satu harga disalahgunakan, dimasukan ke industri itu tidak boleh, kalau itu terjadi tolong dijaga," ucapnya.

Selain itu, program BBM satu harga juga dilaksanakan menggunakan uang masyarakat yang dihasilkan dari pendapatan pajak, dengan ini sangat tidak baik jika BBM satu harga tidak dinikmati oleh masyarakat.

"Kalau disalahgunakan sama aja makan uang rakyat, uang subsidi energi itu ada Rp 8 triliun, uang masyarakat jangan sampai dibawa ke industri Crude Palm Oil (CPO), kalau ada tangkap, karena menyalahgunakan kebijakan pemerintah," kata dia.

Dalam mengawal program BBM satu harga, BPH Migas juga terus berkoordinasi dengan aparat keamanan, salah satunya Kepolisian Republik Indonesia dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) BBM satu harga.

Pada 2018 ini  terdapat dua Lembaga Penyalur milik PT Pertamina (Persero) yang baru diresmikan pertama, SPBU di Seimenggaris Provinsi Kalimantan Utara dengan kapasitas 90 Kilo Liter (KL) untuk tiga jenis BBM yakni Premium, Pertalite, dan Solar.

Kedua, SPBU di Kabupaten Luwuk Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dengan kapasitas 40 kilo liter untuk jenis BBM Premium dan Solar.