Melihat Lebih Dekat SPBU di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Sulitnya akses transportasi menjadi hambatan pagi pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia, terlebih sebagai negara kepulauan dengan gugusan pulau yang terpisah-pisah dari Sabang hingga Merauke.

Salah satu disparitas, yakni harga BBM di Indonesia tengah diselesaikan oleh pemerintah dengan menerapkan kebijakan BBM satu harga untuk wilayah-wilayah terpencil atau daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan PT Pertamina (Persero), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan juga PT AKR Corporindo, kebijakan BBM satu harga terus dilaksanakan di berbagai wilayah.

Terbaru, pada tahun 2018 ini, program BBM satu harga pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Nunukan, Kecamatan Seimenggaris, Provinsi Kalimantan Utara atau wilayah perabatan Indonesia dan Malaysia.

Berbatasan langsung dengan Malaysia baik perbatasan darat ataupun perbatasan perairan membuat kebijakan BBM satu harga sangat vital untuk menunjukan kedaulatan sebuah negara.

Kompas.com pun merasakan betapa sulitnya menuju Kabupaten Nunukan, Kecamatan Seimenggaris, menggunakan moda transportasi laut dari pelabuhan Tangkayu, Tarakan Kalimantan Utara, diperlukan waktu tempuh 3 sampai 4 jam perjalanan laut dengan gelombang laut yang cenderung tinggi.

Setelah melewati pos pantau lintas batas Indonesia-Malaysia, Kompas.com pun tiba di Pelabuhan Pos Sei Ular untuk menuju Kecamatan Seimenggaris, lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pertama BBM satu harga pertama di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Sesampainya di Pelabuhan tersebut, butuh waktu tempuh sekitar 15 menit menuju SPBU BBM satu harga, dengan pemandangan alam hutan Kalimantan dan perkebunan sawit dengan jalan yang berkelok-kelok berserta turunan dan tanjakan terjal.

Kemudian, setibanya di SPBU Kecamatan Seimenggaris, terlihat bangunan SPBU yang baru dan mecolok ditengah perkebunan kelapa sawit.

Berlokasi di tepi jalan, SPBU Kompak 66.774.003 ini memiliki dua dispenser utama dengan tiga jenis BBM, yakni Premium, Solar dan Pertalite.

SPBU Kompak 66.774.003 menjual BBM jenis Premium Rp 6.450 per liter untuk dan Rp 5.150 liter untuk Solar, serta Rp 7.800 per liter untuk Pertalite.

Diharapkan dengan adanya SPBU BBM satu harga teserbut, ekonomi dan kegiatan masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan harga BBM yang terjangkau.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, program BBM satu harga merupakan komitmen pemerintah guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat terutama di wilayah-wilayah terpencil atau daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

"Ini pertama kali diresmikan pada tahun 2018 untuk BBM satu harga, ini wujud komitmen pemerintah untuk keadilan energi," ujar Kepala BPH Migas di lokasi acara.

Fanshurullah mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah telah meresmikan dan mengoperasikan 59 titik lokasi BBM satu harga di seluruh Indonesia.

Targetkan 73 titik BBM Satu Harga di 2018

Pada tahun 2018 pemerintah menargetkan akan menyediakan BBM satu harga di 73 titik terutama di wilayah-wilayah terpencil atau daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Kemudian secara nasional, akan dibangun 160 titik lokasi BBM satu harga sampai dengan tahun 2019, dengan dua pelaksana yakni PT Pertamina (Persero), dan PT AKR Corporindo.

"Sampai hari ini sudah meresmikan dan mengoperasikan sebanyak 59 titik BBM satu harga, 2017 ada 57 lokasi, 54 dibangun oleh Pertamina, sisanya oleh swasta," ujar Fanshurullah.

Pengawasan masyarakat

Kendati demikian, BPH Migas meminta peran masyarakat dan aparat keamanan untuk mengawal program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga.

Sebab, pengawasan dari masyarakat dan aparat keamanan sangat dibutuhkan guna memastikan BBM satu harga tepat sasaran.

"Disini banyak lokasi perkebunan mungkin juga tambang, BBM satu harga (jenis) solar dan premium bukan untuk industri tapi untuk masyarakat," tegasnya.