Ketua DPR: Dulu Harga BBM di Daerah Terpencil Bisa 30 Kali Lipat Lebih Mahal

Menurut Bambang, keadaan itu terjadi di daerah terpencil seperti Papua dan daerah-daaerah perbatasan.

"Selama ini kita mendengar ada ketidakadilan di sana (daerah terpencil). Rakyat kita hidup di sana susah, tetapi untuk membeli BBM jauh lebih mahal atau sangat mahal sekali bisa 20-30 kali lipat dari harga yang kita beli di Jakarta," kata dia seusai pertemuan dengan Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (19/2/2018).

Maka dari itu, Bambang meminta kepada pemerintah untuk terus konsisten menjalankan kebijakan BBM satu harga di seluruh Indonesia. Dengan begitu, pengeluaran masyarakat di daerah tidak terbebani pada harga BBM.

"Kami berpesan agar cita-cita Presiden RI harga BBM seluruh Indonesia satu harga bisa segera terwujud," ucap dia.

Di tempat yang sama, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, mahalnya harga BBM di daerah terpencil itu sebelum adanya kebijakan satu harga yang diinisasi pemerintah.

Namun, setelah ada kebijakan tersebut harga BBM di daerah terpencil tersebut telah sama dengan harga BBM di perkotaan.

"Setelah satu harga sudah terwujudkan di papua 11 lokasi sudah satu harga di semua SPBUnya. Pada 2016 ada 8 kabupaten belum ada SPBU. Setelah kebijkan satu harga 8 kabupaten semua ada SPBU," jelas dia.

Dalam hal ini, Fanshurullah meminta kepada para anggota DPR untuk ikut mengawasi pendistrubusian BBM satu harga di daerah-daerah terpencil.

"Komite berharap dukungan dari bapak ketua dpr dan semua yang di Senayan mendukung kebijakan BBM satu harga, karena wilayah keadilan sosial," pungkas dia.

Program BBM satu harga membuat masyarakat daerah 3T bisa membeli BBM dengan harga Rp 6.450 per liter untuk Premium dan Rp 5.150 per liter untuk Solar.

Sebelum adanya program ini, masyarakat daerah tersebut mesti mengeluarkan Rp 7.000 hingga Rp 100.000 untuk membeli BBM per liter.