Pemerintah Dorong Istri-istri Polisi Jadi Pengusaha Baru

Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan pengembangan sektor swasta yang dinamis.

Salah satu upayanya, Direktorat Jenderal industri Kecil dan Menengah (lKM), Kemenperin melakukan kerja sama terkait program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah bagi anggota Bhayangkari atau organisasi istri anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Direktur Jenderal lKM Gati Wibawaningsih mengatakan, penumbuhan wirausaha baru memegang peranan penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kerja sama ini dilakukan bertujuan untuk memberdayakan anggota Bhayangkari sebagai pelaku wirausaha baru IKM, guna memajukan organisasi Bhayangkari serta memperkuat jejaring kerja sama dan produktivitas anggota Bhayangkari," jelas Gati saat acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pengurus Pusat Bhayangkari di Gedung Bhayangkari, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Berdasarkan data Kemenperin, pada tahun 2017, jumlah unit usaha lKM mencapai 4,59 juta unit dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 10,57 juta orang dengan kontribusi sebesar 20,26 persen terhadap nilai output industri non migas.

”Dengan kontribusi tersebut, IKM memiliki peran cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pengembangan sektor swasta yang dinamis," tambah Gati.

Gati mengatakan, pemerintah menargetkan dapat menumbuhkan 20.000 wirausaha baru hingga akhir tahun 2019.

Adapun upaya yang dilakukan adalah melaksanakan program pemberian fasilitas yang diberikan melalui pengembangan produk IKM, restrukturisasi mesin atau peralatan serta promosi dan pameran.

Selain itu, juga melakukan penguatan kelembagaan melalui pengembangan sentra lKM serta peningkatan kemampuan Unit Pelayanan Teknis (UPT).

Sementara itu, dalam kerja sama dengan Bhayangkari, Kemenperin akan memberikan bimbingan teknis, sosialisasi dan pendampingan bagi para wirausaha baru.

Kemudian, pemerintah juga akan memfasilitasi para wirausaha baru dalam hal pengembangan produk seperti pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, Sertifikasi Produk, serta fasilitas desain dan kemasan produk.