Perry Warjiyo Prioritaskan Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan

Selain itu, kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi beban fiskal pemerintah untuk pembiayaan pembangunan. Perry menyatakan, bank sentral akan mempererat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami bersama dengan OJK dan Kementerian Keuangan, fokus bersama bagaimana pasar keuangan membangun pembiayaan infrastruktur," kata Perry di Gedung DPR MPR RI, Selasa (3/4/2018).

Menurut Perry, dalam beberapa tahun terakhir BI terus melakukan pendalaman pasar keuangan. Beberapa upaya yang ditempuh adalah dengan mempermudah penerbitan instrumen surat utang dan meningkatkan kehati-hatian pelaku pasar dan industri.

Pada tahun ini, volume transaksi di pasar valas telah mencapai 6 miliar dollar AS. Dari angka tersebut, 40 persennya mencakup transaksi derivatif untuk hedging (lindung nilai) agar penarikan pendanaan dapat dilakukan dengan lebih hati-hati.

Menurut Perry, pasar keuangan yang semakin dalam akan membuat swasta lebih mudah mendapatkan utang dari instrumen di pasar keuangan. Ini pun bisa menutup kemungkinan belum terpenuhinya permintaan kredit dari perbankan.

"Pembiayaan yang komersial dan swasta itu bisa dibiayai oleh surat utang, atau earning back asset. Sehingga dalam konteks ini bisa kurangi beban fiskal dan BUMN dalam pembangunan," tutur Perry.

Kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur periode 2015-2019 mencapai Rp 5.519 triliun. Instrumen fiskal, yakni APBN hanya mampu memenuhi 40 persennya.

Kekurangan pendanaan itu diharapkan dipenuhi oleh swasta, dan juga BUMN.