Kemenperin: Industri Siap Serap Garam Lokal 1,43 Juta Ton Hingga Akhir 2018

Adapun target penyerapan garam hasil dalam negeri oleh industri tersebut sebanyak 1,43 juta ton hingga akhir 2018 mendatang.

“Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi para industri dan petani garam nasional atas kontribusi selama ini kepada bangsa Indonesia, khususnya pada sektor pergaraman dalam membangun ketahanan industri dan pangan nasional,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (5/4/2018).

Pada tahap awal, sebanyak 10 industri pengolah garam berkomitmen menyerap garam dalam negeri sebesar 964.500 ton dari 105 petani garam lokal.

Sepuluh industri pengolahan garam yang meneken nota kesepahaman tersebut adalah Sumatraco Langgeng Makmur, Susanti Megah, Budiono Madura Bangun Persada, Niaga Garam Cemerlang, Unichem Candi Indonesia, Cheetam Garam Indonesia, Saltindo Perkasa, Kusuma Tirta Perkasa, Garindo Sejahtera Abadi, dan Garsindo Anugerah Sejahtera.

Komitmen industri pengolah garam itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan garam nasional 2018 yang diperkirakan sebanyak 4,5 juta ton

Rinciannya, untuk kebutuhan industri sebesar 3,7 juta ton dan konsumsi sekitar 800.000 ton. Di sisi lain, guna mendukung keberlanjutan produksi di sektor industri, pemerintah juga telah menerbitkan izin impor garam industri pada tahun 2018 sebesar 3,016 juta ton.

"Dalam hal ini, Bapak Presiden Jokowi telah memberikan arahan untuk dapat mengoptimalkan penyerapan garam lokal hasil dari para petani kita,” imbuh Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga telah mendorong pengembangan beberapa klaster penghasil garam di dalam negeri. Salah satunya yang memiliki potensi adalah di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

“Kerja sama industri dengan petani garam merupakan pendukung nilai rantai industri pergaraman dari hulu sampai hilir,” sambung Airlangga.

Airlangga yakin dengan kinerja industri aneka pangan yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi bisa memacu peningkatan produktivitas petani garam dalam negeri.

“Meskipun ada berbagai tantangan seperti faktor curah hujan dan ketersediaan lahan, pemerintah telah memiliki program pembinaan teknis dan resi gudang dalam meningkatkan kualitas garam rakyat,” tuturnya.

Salah satu peran pemerintah, yakni dalam kegiatan penataan lahan, memfasilitasi pemberian alat pemurnian garam ke sentra-sentra produksi dalam negeri.

Di samping itu, penetapan harga jual garam yang lebih tinggi dibanding harga di berbagai negara produsen garam, juga merupakan upaya memotivasi petani memproduksi garam sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).