Ke Perbatasan RI-Timor Leste, Mensos Bidik Belu Jadi Pusat Ekonomi

Mensos Idrus meninjau langsung ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.

Idrus meninjau sejumlah fasilitas di wilayah yang berbatasan dengan Timor Leste ini, termasuk gerbang masuk dan keluar, pos pengamanan TNI, dan sejumlah fasilitas lain. Idrus juga berbincang dengan sejumlah petugas termasuk dari Kantor Imigrasi.

Kepada sejumlah wartawan, Idrus menyatakan, kelengkapan dan kemegahan fasilitas di PLBN Motaain yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, patut disyukuri.

Namun kata dia, pembangunan fisik ini juga harus dibarengi dengan kokoh dan kuatnya kesejahteraan warga yang tinggal di sepanjang perbatasan.

"Kesejahteraan rakyat di perbatasan adalah pertahanan paling efektif. Dalam rangka itulah, kami berkeliling ke daerah perbatasan di 41 kabupaten dan kota," kata Idrus, di atas jembatan yang menghubungkan wilayah Indonesia dengan Timor Leste, Kamis (5/5/2018).

Menurut Idrus, lawatan ke PLBN Motaain ini tidak lepas dari visi pembangunan pemerintah yang merujuk pada Nawacita, yang salah satunya mengamanatkan pembangunan dari kawasan terluar, terpencil dan tertinggal.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan fisik di wilayah pinggiran dan perbatasan tersebut, maka pembangunan kesejahteraan sosial perlu juga ditingkatkan.

"Karena pembangunan fisik dan sosial merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Idrus mencontohkan, Pemerintah Kabupaten Belu berniat mengembangkan peternakan dan perkebunan. Agar usaha ini berkembang, pemerintah bisa menyiapkan tenaga pendamping agar kemampuan para petani makin berkembang.

"Dengan begitu, dalam jangka panjang akan tumbuh makin banyak enterpreneur. Lalu komuditasnya juga meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Nanti masyarakat Timor Leste bisa membeli di sini," kata Idrus.

"Saya ingin perbatasan menjadi sentra-sentra pertumbuhan. Jika ini bisa diwujudkan, perbatasan bisa menjadi halaman depan bangsa ini," sambungnya.

Untuk mewujudkan kebangkitan ekonomi, masyarakat perbatasan perlu dilakukan secara terpadu. Yakni bagaimana kementerian dan lembaga terkait bersama-sama berperan sesuai bidangnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Apakah itu dengan menyediakan kecukupan bahan bakar, listrik, sarana prasarana, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Mencari Solusi

Usai meninjau perbatasan, Idrus menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan di kantor Bupati Belu. Rapat dihadiri unsur-unsur pemerintah daerah di Provinsi NTT.

Pelaksana Tugas Dirjen Pemberdayaan Sosial Pepen Nazaruddin menyatakan, rapat koordinasi dimaksudkan untuk melihat langsung permasalahan yang berkembang di perbatasan dan menghimpun masukan.

"Jika identifikasi masalah bisa dilakukan dengan baik, maka selanjutnya bisa dicarikan solusinya untuk mempercepat pembangunan," katanya.

Dari Kabupaten Belu, yang sudah teridentifikasi adalah penanganan kebutuhan sosial lanjut usia dan anak-anak dari para eks pengungsi Timor Timur.

"Ini adalah masalah yang berada dalam domain Kemensos. Bila teriventarisasi masalah di luar domain kementerian lain maka akan dikoordinasikan di tingkat lebih tinggi," kata Pepen.