Aksi Mogok Karyawan, 800 Penerbangan Lufthansa Dibatalkan

Dikutip dari BBC, Rabu (11/4/2018), Lufthansa memangkas separuh dari 1.600 jadwal penerbangannya. Akibatnya, 90.000 orang penumpang terdampak.

Para karyawan melakukan aksi mogok untuk menuntut kenaikan gaji. Aksi tersebut serupa dengan yang dilakukan di Perancis.

Pihak Lufthansa meminta kepada penumpang yang tidak terdampak pembatalan penerbangan untuk sampai ke bandara lebih cepat dan mengecek jadwal penerbangannnya. Aksi mogok tersebut tidak melibatkan staf Luftansa sendiri, namun karyawan di sektor publik, seperti petugas darat di bandara Frankfurt, Munich, Cologne, dan Bremen.

Maskapai Air France pun mengalami gangguan yang sama pada Selasa waktu setempat sebagai buntut aksi yang telah dimulai sejak akhir pekan lalu. Serikat pekerja di Jerman, Verdi, menyatakan aksi mogok tersebut dimaksudkan untuk menambah tekanan bagi perusahaan dan instansi di sektor publik sejalan dengan pembicaraan mengenai upah.

Meskipun demikian, pihak Lufthansa tidak bisa memahami ancaman Verdi tersebut, yakni dengan melakukan aksi mogok.

"Sangat tidak bisa diterima langkah serikat pekerja memberikan konflik ini kepada penumpang yang tidak terlibat. Luftansa bukan bagian dari konflik kolektif ini, namun sayangnya konsumen dan perusahaan kami terdampak," ujar Bettina Volkens, kepala personalia Lufthansa.

Volkens menyatakan, politisi dan legislator harus memberikan aturan yang jelas terkait aksi mogok industri semacam itu. Lufthansa menyatakan, penerbangan akan kembali normal pada hari ini.

Sementara itu, Air France menyatakan mengoperasikan 75 persen penerbangannya pada Selasa setelah membatalkan sepertiga penerbangan pada Sabtu (7/4/2018). Serikat pekerja maskapai tersebut menuntut kenaikan gaji sebesar 6 persen, sementara perusahaan hanya menawarkan kenaikan gaji 1 persen.

Perjalanan kereta api di Perancis juga terganggu akibat aksi mogok yang dilakukan karyawan SNCF, operator kereta api di negara tersebut. Mereka mengecam reformasi ketenagakerjaan yang dilakukan Presiden Emmanuel Macron.