Pengamat: Perombakan Direksi Pertamina itu Masalah Politik

(Baca: Direksi Pertamina Kembali Dirombak, Dirut dan 4 Direktur Dicopot)

"Masalahnya adalah kebijakan populis ingin terus dilaksanakan, direksi menghambat, makanya disingkirkan," jelas Marwan saat bincang dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

Dia berpendapat, pemerintah ingin kebijakan populis berupa penugasan bahan bakar minyak (BBM) tetap dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, Pertamina merasa penugasan tersebut menimbulkan kerugian sehingga perusahaan melakukan sejumlah manuver.

Salah satunya adalah dengan mengurangi pasokan Premium di wilayah yang jadi pengecualian berdasarkan Peraturan Presiden No 191 tahun 2014. Adapun wilayah yang dimaksud adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.

Namun pengurangan pasokan malah menimbulkan kelangkaan di sejumlah daerah. Kelangkaan itu juga yang kemudian disebut jadi salah satu pertimbangan perombakan jajaran direksi Pertamina.

"Padahal bagi publik, yang dilakukan direksi itu sesuai peraturan serta sesuai dengan kepentingan strategis jangka panjang dalam penyediaan energi. Massa ingin tidak rugi supaya uangnya cukup untuk menjalankan program refinery development master plan (RDMP) yang sudah ada sejak sebelum dia menjabat," jelas Marwan.

Manuver yang keliru

Sementara itu, Pengamat Energi Fahmy Radhi, yang juga mantan anggota Tim Anti Mafia Migas melontarkan pendapat berbeda. Menurutnya wajar saja jika Massa dilengserkan dan terjadi perombakan direksi.

Manuver untuk menjaga keuntungan korporasi tersebut mestinya jangan sampai memicu terjadinya kelangkaan Premium. Apalagi naiknya harga Premium memiliki efek domino.

Ketika harga Premium naik karena terjadi kelangkaan, maka biaya transportasi serta distribusi juga akan terdorong naik. Efek berikutnya adalah harga bahan kebutuhan pokok yang didistribusikan juga meningkat. Masyarakat dengan ekonomi rendah pun akan kesulitan membeli bahan kebutuhan pokok.

"Saya kira pemerintah harus mementingkan hal lebih besar ketimbang korporasi. Kalau premium tidak naik sampai 2019, itu menjaga daya beli dan inflasi," jelasnya dalam kesempatan yang sama.

"Efek BBM terhadap inflasi memang kecil, tapi multiplier efeknya besar. Maka pertamina mendukungnya itu jangan membuat manuver yang mengarah pada kelangkaan premium, harga naik, dan kampanye penghapusan Premium," pungkasnya.

Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) memutuskan untuk merombak jajaran direksi. Pada perombakan kali ini, Elia Massa Manik dicopot dari posisinya seb agai Direktur Utama Pertamina. Selain itu ada empat posisi lain yang mengalami perombakan.

Adapun posisi direktur utama untuk sementara waktu akan ditempati oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama sekaligus Direktur SDM Nicke Widyawati.

Selengkapnya, susunan jajaran direksi yang dicopot adalah:

1. Elia massa manik, Direktur Utama
2. Much Iskandar, Direktur Penasaran Korporat
3. Toharso, Direktur Pengolahan
4. Dwi W Daryoto, Direktur Manajemen Aset
5. Ardhy N. Mokobombang, Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia

Kemudian surat keputusan RUPS mengangkat:

1. Budi Santoso Syarif, Direktur Pengolahan
2. Basuk Trikora Putra, Direktur Pemasaran Korporat
3. Masud Hamid, Direktur Pemasaran Retail
4. M. Haryo Junianto, Direktur Manajemen aset
5. Heru Setiawan, Direktur Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia
6. Gandhi Sriwidjojo, Direktur Infrastruktur
7. Nicke Widyawati, Plt Dirut sekaligus Dir SDM