Alasan Perombakan Direksi Pertamina Dinilai Tidak Berdasar

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, pemerintah hanya mencari-cari alasan dalam pencopotan Elia Massa Manik dari posisi direktur utama.

"BBM Premium sendiri, kan, sudah tidak disubsidi. Tapi memang dibutuhkan masyarakat. Jadi agak sensitif kalau BBM ini hilang," ujar Mamit dalam keterangannya, seperti dikutip dari Kontan.co.id, Sabtu (21/4/2018).

Dia menilai, perombakan direksi Pertamina lebih kental unsur politis dari pemerintah. "Jelang Pilpres 2019, pemerintah harus menyiapkan BBM Premium sebagai alat pencitraan mereka," kata dia.

Sosok Elia Massa sendiri dinilai masih layak memimpin perusahaan migas nasional itu. Sebab, Elia Massa sangat vokal jika terjadi masalah-masalah di sektor migas, terutama BBM Premium dan tumpahan minyak di Balikpapan.

Masalah Politik

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengomentari perombakan direksi PT Pertamina, termasuk di dalamnya pencopotan Elia Massa Manik dari jabatan Direktur Utama, sebagai langkah yang sarat nuansa politik.

"Masalahnya adalah kebijakan populis ingin terus dilaksanakan, direksi menghambat, makanya disingkirkan," jelas Marwan saat bincang dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

Dia berpendapat, pemerintah ingin kebijakan populis berupa penugasan bahan bakar minyak (BBM) tetap dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, Pertamina merasa penugasan tersebut menimbulkan kerugian sehingga perusahaan melakukan sejumlah manuver.

Sementara itu, Pengamat Energi Fahmy Radhi, yang juga mantan anggota Tim Anti Mafia Migas melontarkan pendapat berbeda. Menurutnya wajar saja jika Massa dilengserkan dan terjadi perombakan direksi.

Manuver untuk menjaga keuntungan korporasi tersebut mestinya jangan sampai memicu terjadinya kelangkaan Premium. Apalagi naiknya harga Premium memiliki efek domino.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Rini S Soemarno resmi mencopot Elia Massa Manik sebagai Dirut Pertamina, kemudian menjadikan Nicke Widyawati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina yang merangkap sebagai Direktur SDM hingga penetapan Dirut definitif.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno sebelumnya menuturkan, beberapa pertimbangan yang menjadi alasan perubahan direksi antara lain, adalah karena rangkaian masalah yang menimpa perusahaan beberapa waktu terakhir.

Salah satunya insiden kilang minyak di Balikpapan, harga BBM, kelangkaan premium serta pembentukan holding BUMN. (Dikky Setiawan)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Pencopotan direktur utama Pertamina dinilai berbau politis pada Minggu (22/4/2018)