BI Minta BUMN Beli Valas Sesuai Kebutuhan

Menurut Agus, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait hal itu dalam rangka stabilisasi nilai tukar.

"Apabila kebutuhan valuta asing, mereka (BUMN) tidak masuk ke market spot untuk kebutuhan valasnya," kata Agus di Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Dia mengungkapkan, jatuh tempo kewajiban pembayaran oleh BUMN dalam valas biasanya pada bulan November atau Desember. Oleh karena itu, BUMN tidak perlu memiliki valas di pertengahan tahun seperti saat ini.

"Pembelian bisa dilakukan dengan cara forward atau jika ada kebutuhan bisa disesuaikan untuk menghindari tekanan saat kebutuhan dollar AS tinggi," sebut Agus.

Menteri BUMN  ucap dia, sudah menerbitkan peraturan terkait lindung nilai (hedging) secara taat asas dan efisien. Ini tertuang dalam imbauan agar perusahaan pelat merah tidak memiliki risiko nilai tukar karena dinamika pasar.

OJK pun telah menerbitkan perubahan aturan structured product. Agus menyatakan, bank sentral menyambut baik diterbitkannya peraturan OJK tersebut.

"Di aturan itu transaksi call spread itu tidak membutuhkan marjin 10 persen untuk korporasi," jelas Agus.

Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah melemah cukup signifikan terhadap dollar AS. Sejak awal hingga 26 April 2018 saja, pelemahan rupiah tercatat sebesar 0,88 persen.

Agus menyebutkan pelemahan rupiah banyak disebabkan oleh faktor eksternal. Selain itu, memang ada pula peningkatan kebutuhan valas, antara lain untuk keperluan pembayaran dividen oleh korporasi.