Memaknai May Day Hari Ini

Sejak Selasa (30/4/2018) pagi tadi, itulah yang juga terjadi di Indonesia. Titik pusat aksi sebagaimana biasa adalah Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta.

Seperti pada setiap perayaan May Day, selalu ada sejumlah tuntutan para buruh, termasuk mereka yang tergabung dalam Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) maupun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Tuntutannya juga beragam, namun punya satu tujuan sama, yakni menyejahterahkan kaum buruh di negeri ini lewat penyampaian aspirasi secara damai.

Lewat tulisan ini, saya sendiri menaruh harapan sangat besar semoga peringatan May Day ini tidak menjadi alat politik praktis untuk menggoyang kepentingan salah satu pihak.

Seharusnya, kita semua bisa memanfaatkan momentum kali ini sebagai stimulus untuk bisa saling berkontribusi membantu proses memperbaiki ekonomi Indonesia yang tengah dibelit banyak persoalan krusial berupa melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta persoalan perekonomian nasional lainnya yang perlu diatasi.

Sejarah

Menilik sejarahnya, peringatan May Day tidak lahir begitu saja. Hari Buruh hadir melalui perjuangan keras para buruh di Negeri Paman Sam, Amerika Serikat, akibat ketertindasan.

Setelah melalui pelbagai aksi unjuk rasa menuntut keadilan, Kongres Sosialis Dunia yang diselenggarakan di Paris, Perancis, menetapkan 1 Mei sebagai hari buruh sedunia.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia?

May Day mulai diperingati pada 1920. Setelah sempat meredup pada era Orde Baru, peringatan Hari Buruh Internasional kembali semarak selepas Reformasi 1998.

Puncaknya pada 29 Juli 2013, yakni ketika Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono resmi menandatangani Peraturan Presiden yang menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional.

Dari tahun ke tahun tuntutan para buruh selalu identik dengan perbaikan kesejahteraan dari sisi upah sebagai bagian intinya. Hanya ada satu-dua tuntutan yang berubah di tiap peringatan ini.

Sebagai contoh tahun ini, yakni Pencabutan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai salah satu tuntutan buruh.

Selain itu, ada juga desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk mendorong Indonesia menjadi negara industri berbasis riset nasional serta keinginan agar diwujudkannya lima jaminan sosial di negeri ini, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian bagi seluruh rakyat pekerja.

Terlepas dari seluruh tuntutan yang muncul pada peringatan May Day tahun ini, tak dapat dipungkiri pula bahwa tantangan yang menyelimuti kerja-kerja para buruh belakangan ini sungguh tidak mudah.

Kenaikan nominal upah setiap tahun, bahkan tahun ini di DKI Jakarta sudah menembus Rp 3.648.035. Tapi, itu seolah tak mampu menandingi tingkat inflasi harga-harga bahan pangan pokok maupun kebutuhan-kebutuhan lain.

Secara makroekonomi, inflasi memang masih terkendali. Badan Pusat Statistik (BPS) selaku otoritas berwenang mencatat inflasi tahunan (Maret 2018) baru 3,4 persen atau di bawah target pemerintah dalam APBN 3,5 persen.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan kenaikan harga-harga masih sulit dikendalikan. Misalnya, harga beras kualitas medium yang masih berada di atas Rp 10 ribu per kg. Belum lagi ongkos transportasi perlahan memberatkan akibat premium yang semakin sulit diperoleh.

Tantangan buruh juga semakin berat akhir-akhir ini. Revolusi Industri 4.0 mulai melanda berbagai negara. Salah satu indikator revolusi tersebut adalah industri menghubungkan mesin melalui sistem internet.

Robot pun digunakan dalam industri dan bisa dioperasikan 24 jam nonstop tanpa henti. Tanpa ada Revolusi Industri 4.0 saja peran buruh semakin dikurangi, apalagi jika revolusi ini mewabah di industri dalam negeri.

Pemerintah memang sudah berupaya mengantisipasi kehadiran Revolusi Industri 4.0 dengan membuat peta jalan. Para pekerja pun sudah diimbau untuk meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Namun, semua itu tidaklah mudah, mengingat peningkatan kapasitas pun membutuhkan modal tidak sedikit.

Di situlah salah satu tuntutan buruh itu menjadi masuk akal. Pengembangan riset melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan maupun lembaga riset menjadi sangat diperlukan. Ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tentunya, sebelum semua itu mewujud, ada baiknya pemerintah turut andil mencegahnya. Salah satu jalan adalah memperbesar lapangan pekerjaan. Untuk melakukan itu tentunya bukan pekerjaan mudah.

Penguatan UMKM

Berkaitan dengan persoalan penciptaan lapangan kerja, hal ini menjadi sorotan berbagai lembaga survei terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut sebenarnya sudah dicoba dengan berusaha menciptakan lapangan kerja lewat beragam cara.

Salah satunya mendorong pembangunan infrastruktur yang dalam jangka pendek bisa menjadi lokomotif tercapainya kesempatan kerja, menumbuhkan investasi melalui perbaikan iklim dengan jalan penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana investasi, mendorong pendidikan vokasional, dan pengalokasian dana desa.

Sayangnya, data menunjukkan, tingkat pengangguran masih tinggi, yaitu 7,04 juta orang (Agustus 2017) dari sekitar 128,06 juta orang.

Dengan adanya data itu, apakah kita menjadi berkecil hati?

Sejatinya, masih ada solusi konkret yang dapat diupayakan dalam menciptakan lapangan kerja, yaitu penguatan melalui sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sejumlah daerah pun mulai mencatat ada pertumbuhan pelaku UMKM sebagai dampak dari PHK di sektor industri. Hal itu menunjukkan para buruh pun menyadari UMKM adalah pilihan tepat di tengah ketidakpastian profesi mereka.

Namun, jangan sampai semangat itu pupus akibat ketiadaan dukungan. Di titik inilah peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah begitu sentral.

Pemerintah jangan hanya sekadar mencatat pertumbuhan jumlah UMKM tanpa memberikan pendampingan kepada mereka.

Ditambah lagi bagi para buruh, tidaklah mudah untuk beralih dari pekerja ke pengusaha. Perubahan mindset menjadi tantangan besar.

Untuk itu, pemerintah bersama pihak swasta bisa membuat serangkaian program sosialisasi demi menggerakkan perubahan tersebut. Harapannya, selain mengubah arah penghasilan, juga menciptakan tambahan lapangan pekerjaan.

Sosialisasi agar usaha mereka berdaya saing harus terus diupayakan. Hal-hal detail seperti kemasan produk hingga pemasaran melalui jalur offline dan online bisa disampaikan.

Pelibatan para pakar UMKM, termasuk pelaku usaha yang sukses, juga dapat diupayakan untuk memberikan coaching pembentukan dan pendampingan pelaku UMKM baru. Inilah langkah konkret untuk mendorong terbukanya lapangan kerja lebih besar.

Pada akhirnya, momentum May Day ini sepatutnya jangan hanya dipandang dan digunakan sebagai pembentukan wacana politik praktis untuk menyerang pemerintah. Para pihak, yaitu buruh, pengusaha, dan pemerintah, justru harusnya bisa bersatu padu menghadapi gelombang ketidakpastian dalam perekonomian ke depan.

Plus, penguatan UMKM pun masih bisa dijadikan garda terdepan untuk memberikan jalan keluar. Tidaklah mudah, namun bukannya tidak mungkin untuk dicapai jika semua tetap bersatu untuk menyongsong Indonesia lebih baik di masa mendatang.

Selamat hari buruh, selamat beraspirasi!