Reformasi Perizinan dan Ekonomi Belum Puaskan Investor

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menuturkan kesan itu dari diskusinya dengan para investor terutama yang berskala besar.

Menurut penuturan Thomas, sebagian besar investor menilai reformasi perizinan dan perekonomian Indonesia dianggap masih kurang dibandingkan dengan negara lain.

"Faktor besarnya adalah momentum reformasi perizinan dan reformasi perekonomian yang terus terang sampai saat ini masih belum memuaskan," kata Thomas di kantornya, Senin (30/4/2018).

Thomas mencontohkan, salah satu hal yang jadi perhatian investor adalah perizinan untuk tenaga kerja asing (TKA).

Menurut para investor, ujar Thomas, aturan mengenai TKA yang baru saja dikeluarkan pemerintah, yakni Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA, belum benar-benar memudahkan dari sisi perizinan, baru sebatas kemudahan prosedur.

Dalam hal lain, lanjut Thomas, investor juga menyinggung tentang ketentuan baru kebijakan insentif tax holiday.

Thomas mengapresiasi kebijakan tersebut yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Namun, kata dia, masih ada beberapa komponen yang masih belum unggul dibanding kebijakan serupa di negara lain.

"PMK ini masih mentok di maksimum 20 tahun tax holiday, sementara di Tiongkok dan Vietnam sudah puluhan tahun memberikan tax holiday 30 tahun," tutur Thomas.

Meski begitu, Thomas mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dalam beberapa kesempatan menjanjikan untuk terus menyesuaikan aturan tersebut agar investor nyaman berinvestasi di Indonesia.

"Ibu Menteri Keuangan menyampaikan, tidak usah khawatir, aturannya akan terus direvisi sampai kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara tetangga," ujar Thomas.

Thomas turut berharap supaya insentif pajak yang ada saat ini tidak berhenti tetapi sebaliknya terus berkembang sampai dapat menarik lebih banyak investor ke Tanah Air.