Bila Tak Digali, Potensi Industri Produk Halal Bisa Berbalik Jadi Ancaman

"(Jadi ancaman) terutama jika produk makanan halal tidak dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, sehingga membuka keran impor," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, seusai membuka Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (2/5/2018).

Bila sudah menyangkut impor, kata Agus, volume yang besar selalu rawan menjadi ancaman bagi neraca pembayaran Indonesia.

Volume industri makanan halal secara global pada 2016 mencapai 4,15 triliun dollar AS, setara sekitar Rp 58.000 triliun. Jumlah itu diperkirakan bakal meningkat lagi menjadi 6,78 triliun dollar AS pada 2022.

Dengan populasi masyarakat Muslim yang besar, Indonesia akan dilihat sebagai pangsa terbesar bagi produk industri halal global.

"Saya lihat potensi ekonomi lokal belum besar. Kalau tidak hati-hati, food halal yang begitu besar kalau kita tidak bisa beri suplai maka akan berdampak pada neraca pembayaran kita (karena impor)," tambah Agus.

Agus berharap Indonesia tak akan menjadi importer produk makanan halal, alih-alih harus bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan mengekspor kelebihannya.

Masalahnya, ungkap Agus, negara lain sudah mulai mengembangkan bisnis makanan halal, bahkan di negara yang Muslim bukan mayoritas. Australia, sebut dia sebagai contoh, merupakan salah satu negara yang siap memasok produk halal.

"Thailand juga deklarasi pusat dunia makanan halal. Ini jelas (industri makanan halal Indonesia) harus bangkit," tegas Agus.

Untuk mendukung agenda itu, BI menyusun blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Blueprint berlandaskan pilar pemberdayaan ekonomi syariah; pilar pendalaman pasar keuangan syariah; dan pilar riset, asesmen, serta edukasi ekonomi dan keuangan syariah.

"(Blueprint) tidak hanya (mencakup) keuangan ekonomi syariah, tapi juga berkait ekonomi, fashion, food, dan tourism," papar Agus.