Banyak Sekolah Rusak, Sri Mulyani Kecewa dengan Penyaluran Anggaran Pendidikan

Padahal, anggaran pendidikan sudah masuk dalam prioritas di APBN tahun-tahun sebelumnya hingga APBN 2018.

"Kami perlu review dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta pemerintah daerah karena fungsi pendidikan, terutama untuk SD, SMP, didelegasikan di daerah," kata Sri Mulyani di kompleks kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2018) malam.

Sri Mulyani kembali mempertanyakan penyaluran anggaran pendidikan ketika menghadiri acara penyerahan hasil lelang koleksi pribadi pejabat negara. Saat itu, terkumpul uang hasil lelang sebesar Rp 236,4 juta dan akan disalurkan seluruhnya untuk memperbaiki dua ruang kelas di SDN Cipinang 3 Bogor kelas jauh.

Penyaluran uang hasil lelang tersebut difasilitasi Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat atau Yappika ActionAid yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Dari Yappika, Sri Mulyani mendapat data ada lebih dari 200.000 ruang kelas di sekolah seluruh Indonesia yang kondisinya rusak, mulai dari rusak sedang hingga berat.

"Sebagai Menteri Keuangan, saya merasa agak bergejolak. 10 tahun lalu, kami mengelola anggaran pendidikan sekitar Rp 150 triliun. Tahun ini mencapai Rp 440 triliun, dan kami masih lihat sekolah yang suasana dan kondisinya tidak sesuai dengan kriteria kami untuk memberikan ruang belajar yang baik," tutur Sri Mulyani.

Melalui koordinasi dengan Kemdikbud, Kemristekdikti, dan pemda, Sri Mulyani juga merencanakan membuat peta monitoring yang dapat menampilkan saluran anggaran pendidikan secara lebih detail sehingga bisa kelihatan berapa anggaran pendidikan yang sudah dikeluarkan dan berapa yang dialokasikan untuk perbaikan ruang kelas.

"Karena saya tahu, dalam APBN selalu ada anggaran untuk perbaikan ruang kelas. Angka hasil lelang ini dengan yang ada di APBN sangat besar juga sehingga kami perlu tahu bagaimana alokasinya dan supaya masyarakat bisa ikut memonitor," ujar Sri Mulyani.

Dikutip dari laman resmi Kemenkeu, kemenkeu.go.id, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2018 tercatat sebesar Rp 444,1 triliun atau setara 20 persen dari total APBN. Rinciannya, anggaran untuk pusat Rp 149,7 triliun; transfer ke daerah Rp 279,5 triliun; serta pembiayaan Rp 15 triliun.

Sasaran target anggaran pendidikan APBN 2018 adalah Program Indonesia Pintar (19,7 juta jiwa), Bantuan Operasional Sekolah (56 juta jiwa), Beasiswa Bidik Misi (401.500 mahasiswa), pembangunan/rehab sekolah/ruang kelas (61.200 unit), dan tunjangan profesi guru yang terdiri dari PNS (257.200 guru), non-PNS (435.900 guru), dan PNSD (1,2 juta guru).