Pilot dan Karyawan Garuda Tetap Mogok jika Direksi Tidak Dirombak

Hal ini diungkapkan untuk menanggapi ajakan Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala Nugraha Mansury yang minta mogok kerja dibatalkan.

"Tetap (mogok). Kan begini, direksinya enggak paham dunia penerbangan, kalau memang enggak bisa kerja kenapa dipertahankan? Minimal (dengan mogok) masyarakat tahu kalau kondisi Garuda Indonesia ya seperti ini," kata Presiden APG Captain Bintang Hardiono kepada Kompas.com, Jumat (4/5/2018).

Bintang menjelaskan, kekecewaan para pilot dan karyawan Garuda Indonesia bermula sejak tahun lalu, di mana dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) April 2017 posisi Direktur Operasi dan Direktur Teknik ditiadakan.

Hal itu menimbulkan kendala untuk mereka yang ada pada tataran operasional karena ada audit untuk Airport Operating Certificate (AOC) yang penanggung jawabnya adalah kedua direktur itu.

AOC penting karena tanpa itu, pesawat-pesawat di Garuda Indonesia tidak bisa beroperasi sama sekali. Izin AOC diperpanjang setiap tahun, dengan menyertakan hasil audit oleh auditor independen sebagai laporan operasional sebuah maskapai.

Belakangan, posisi kedua direktur tersebut diadakan kembali namun bukan dari mekanisme RUPS, melainkan penunjukan langsung oleh Direktur Utama.

Selain itu, ada kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan model kerja di dunia penerbangan, seperti meniadakan kendaraan jemputan bagi pilot dan kru kabin, pemotongan jam terbang pilot, hingga meniadakan kenaikan gaji berkala tiap tahun yang alasan perusahaan sebagai bagian dari efisiensi.

Bintang juga menyebut masalah yang fatal dan berdampak langsung ke pengguna jasa adalah perubahan sistem operasi maskapai dengan sistem bernama Sabre.

Sistem ini pada dasarnya baik, namun perusahaan menerapkan penggantian sistem dalam waktu singkat, hingga menyebabkan kekacauan pada aspek operasional yang diklaim pihak Garuda sebagai dampak dari erupsi Gunung Agung.

"Pas erupsi Gunung Agung itu kacau semua, seakan-akan tidak ada kru dan pesawat, padahal ada. Itu sistemnya yang enggak beres, bayangkan kru yang sudah meninggal dunia saja bisa dijemput, kacau banget," tutur Bintang.

Masih ada sejumlah masalah lain yang timbul dari kebijakan perusahaan. Dari pengalaman itu, para karyawan minta agar direksi diganti dengan orang yang memahami dunia penerbangan, karena direksi saat ini umumnya berasal dari dunia perbankan, yang dinilai tidak cocok dengan industri penerbangan.

Para karyawan mengaku sudah sekian kali berkomunikasi dengan perusahaan sebelum memutuskan untuk mogok. Komunikasi disebut lancar, tetapi tidak ada solusi dan aksi nyata yang dilakukan usai dialog berjalan.

"Komunikasi yang enggak nyambung ya capek juga. Omongannya iya, iya, tapi tidak dilaksanakan," ujar Bintang.

Perwakilan karyawan dan pilot melalui asosiasi dan serikat pekerja telah bersurat ke Kementerian BUMN serta Presiden Joko Widodo menyampaikan persoalan yang mereka alami. Namun, belum ada jawaban baik dari kementerian serta Presiden.

Bintang pun memastikan, jika dalam tenggat waktu hingga awal bulan Juni tuntutan mereka tidak dipenuhi, yaitu merombak susunan direksi, mereka akan tetap mogok. Hal itu dilakukan selain sebagai bentuk protes, juga untuk memperlihatkan kepada publik bahwa kondisi di internal Garuda Indonesia memang seperti itu.

"Minimal rakyat pada tahu bahwa kami kondisinya kayak begini," kata Bintang.