Pegawai Kemenkeu Ditangkap KPK, Sri Mulyani Sebut Praktik Calo Anggaran Masih Ada

Menkeu menambahkan, reformasi birokrasi Kementerian Keuangan yang telah dilakukan sejak 10 tahun lalu nyatanya masih memiliki celah, sehingga makelar anggaran seperti YP dapat melakukan aksinya.

"Saya kecewa dengan reformasi yang sudah dilakukan dan upaya transparansi melalui introduksi proses bisnis yg lebih terbuka, mengurangi interaksi Kemenkeu dengan pihak-pihak pengurusan negara, masih ada oknum yg melihat celah kesempatan," ujarnya dalam Konferensi Pers Kemenkeu Dukung KPK Ungkap Korupsi RAPBNP 2018 di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Senin (7/5/2018).

Dirinya mengatakan, berbagai prosedur terkait pengajuan proposal anggaran dari daerah ke Kemenkeu telah dilakukan secara online. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi interaksi dan pertemuan dalam pengurusan anggaran baik dengan stakeholder terkait maupun pejabat daerah.

Menkeu menambahkan, sebagai Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan YP tidak memiliki kewenangan mengalokasikan anggaran transfer kepada daerah atau menilai usulan anggaran dari daerah.

"Kami sudah melakukan penelusuran mungkin ada koneksi dengan beberapa unit lain terkait dengan pengalokasian anggaran dan itulah yang sedang diinvestigasi KPK," tambahnya.

Sementara itu, untuk saat ini ada satu lagi aparat sipil negara Menkeu yang berada dalam pengamanan KPK meski masih berstatus saksi.