Menkeu Diminta Tak Ladeni Tantangan Debat Rizal Ramli soal Utang  

Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis,  Rizal Calvary Marimbo, mengatakan, domain Sri sebagai eksekutif dan pembantu pelaksana pemerintahan tidak bisa sembarangan ikut berdebat di wilayah terbuka.

“Menkeu tidak wajib melayani debat. Apalagi kalau dia menilai tidak proporsional dan menyangkut rahasia negara sebagai bagian dari eksekutif," ujar Rizal lewat keterangan tertulis, Senin (7/5/2018).

Rizal menilai, perlu banyak data dan transparansi untuk memenangkan debat. Namun, kata dia, tak semua informasi soal keuangan negara itu bisa dibeberkan ke publik. Terlebih lagi, Sri telah disumpah untuk menjaga informasi rahasia negara.

"Di sini Menkeu punya pertimbangan subyektif, yang mesti dipahami secara obyektif, untuk menolak suatu debat yang dianggapnya tidak produktif bagi negara," kata Rizal.

Karena itu, lanjut Rizal, masyarakat harus memahami bila Menkeu bersikap hati-hati melayani permintaan debat.

Rizal menilai, dalam perdebatan terbuka pasti terjadi adu argumentasi. Kerap kali kedua pihak sulit mengontrol emosi sehingga melontarkan informasi-informasi yang semestinya tidak disampaikan. Hal tersebut, kata Rizal, bisa dimanfaatkan lawan debat sebagai kuncian.

“Ini sangat berbahaya bagi seorang pejabat negara dalam melayani debat pihak-pihak yang independen. Apalagi pihak yang kadar political investigation-nya tinggi,” kata Rizal.

Penolakan Sri memenuhi permintaan debat, kata Rizal, bukan soal tidak berani atau kalah pintar. Menurut dia, baik Sri Mulyani dan Rizal Ramli merupakan ekonom yang sama-sama pintar dan mengalami posisi sebagai menteri keuangan.

Namun, kata Rizal, tidak semua hal mesti diperdebatkan. "Menkeu punya rasionalitas sendiri yang sangat kondisional. Begitu juga dengan Pak Rizal Ramli,” kata Rizal.

Sebelumnya diberitakan, Rizal Ramli menantang Sri Mulyani berdebat soal utang luar negeri. Namun, Rizal Ramli meyakini Sri tak akan berani berdebat dengannya.

Menurut Rizal Ramli, semestinya Sri menerima tantangannya untuk berdebat di hadapan publik. Dengan demikian, lanjut Rizal, masyarakat bisa mengetahui siapa yang benar soal topik utang ini.

Terlebih lagi, sambung Rizal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengizinkan siapa pun untuk beradu argumen dengan Sri Mulyani.

Rizal Ramli mengaku hingga saat ini sudah ada tiga televisi swasta yang meminta hak siar jika dia jadi berdebat dengan Sri Mulyani.

"Mereka kirim surat kepada Presiden dan Menkeu tapi belum ada jawaban, kita tunggu saja," papar Rizal.

Hal ini berawal dari tanggapan Presiden Jokowi tentang kritik masyarakat terkait utang. Jokowi mempersilakan siapa pun untuk beradu argumen dengan data dan angka yang jelas.

"Silakan, silakan, saling beradu argumen dengan Menteri Keuangan yang juga memiliki angka-angka," kata Jokowi.

Sementara itu, Sri Mulyani meminta diskusi masalah utang pemerintah tidak dijadikan bahan manuver politik yang sifatnya destruktif atau menghancurkan bangsa. Ia menilai perbincangan seputar utang beberapa waktu belakangan sudah luar biasa.

Bahkan, menurut Sri Mulyani perdebatan tentang utang sudah sampai menimbulkan kesan seolah-olah Indonesia dalam kondisi krisis.

"Kita perlu mendudukkan masalah agar masyarakat serta elite politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat tidak produktif," kata Sri.