Secara Psikologis, Dollar AS di Posisi Rp 14.000 Sudah Tidak Nyaman...

Meski dampak penguatan dollar AS terhadap mata uang Indonesia secara persentase depresiasi tidak seburuk negara-negara lain, level Rp 14.000 ini dianggap sudah membuat resah pelaku pasar.

"Rp 14.000 itu secara psikologis menurut saya membuat kita tidak nyaman. Seolah-olah kita itu sedang de javu ke 20 tahun lalu saat krisis Mei 1998," kata Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono pada Rabu (9/5/2018).

Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai tukar rupiah secara year to date per Selasa (8/5/2018) melemah 3,44 persen.

Rupiah masih lebih baik dibandingkan peso Filipina yang melemah 3,72 persen; rupee India melemah 4,76 persen; real Brasil melemah 6,83 persen; rubel Rusia melemah 8,93 persen; serta lira Turki yang melemah 11,51 persen.

Tidak hanya di negara berkembang, BI menyebut tekanan pada nilai tukar mata uang negara-negara maju juga besar.

Menurut Tony, kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS memang tidak besar, yakni dari Rp 13.800 menjadi Rp 14.000 dalam beberapa pekan terakhir.

Tetapi, secara psikologis angka Rp 14.000 dinilai mirip dengan kondisi saat krisis Mei 1998 di mana rupiah sempat menyentuh level Rp 17.000 per dollar AS.

Maka dari itu, Tony mendorong agar BI tidak hanya melakukan intervensi di pasar, melainkan segera menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate.

Semakin lama menunda kenaikan suku bunga acuan, maka cost yang diperlukan untuk stabilisasi nilai rupiah pun semakin besar.

"Saya terus terang worry, karena cadangan devisa merosot dalam jumlah yang signifikan. Mestinya kenaikan suku bunga sudah jadi opsi yang harus ditempuh. Tidak usah nunggu bulan depan," tutur Tony.

Berdasarkan data terakhir, posisi cadangan devisa akhir April 2018 tercatat sebesar 124,9 miliar dollar AS.

Posisi cadangan devisa ini turun signifikan dibanding posisi cadangan devisa akhir Januari 2018 sebesar 131,98 miliar dollar AS.  Cadangan devisa terus turun pada Februari, Maret, dan April untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah.