Tangkal "Illegal Fishing" Pakai Inovasi Digital, Menteri Susi Dapat Penghargaan

Kali ini, penghargaan datang dari katadata.co.id untuk inovasi platform teknologi Global Fishing Watch di kementerian Susi.

“Indonesia menjadi negara pertama yang menggunakan Global Fishing Watch," ujar Susi melalui siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (9/5/2018).

Penggunaan platform itu mulai dari pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, transparasi data kapal perikanan, hingga reformasi birokrasi.

Memakai platform itu, KKP dapat mendeteksi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal sehingga berdampak pada peningkatan stok ikan. Hasilnya, Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan tumbuh melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski begitu, kata Susi, ada beberapa orang yang tidak suka dengan inovasi tersebut dan menyebut bahwa dia membuka rahasia negara. Menurut Susi, tudingan itu dia terima pada masa awal menjabat menteri.

Ia pun mengaku sempat mengalami hambatan terutama memantau kapal-kapal pencuri ikan.

"Yang saya tahu, kami hanya ada VMS (Vessel Monitoring System). VMS ini kan hanya (memantau) milik kapal Indonesia saja, lalu bagaimana dengan kapal lain?” kata Susi.

Di dunia penerbangan yang sempat dia geluti, tutur Susi, keberadaan setiap pesawat dapat dipantau. Hal ini yang belum dia dapatkan caranya ketika pertama kali menjadi Menteri KKP untuk memantau kapal yang jumlahnya sangat banyak di perairan Indonesia.

Akhirnya, Susi bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan teknologi digital, yang salah satu hasilnya adalah kehadiran platform GWS. Platform ini merupakan teknologi hasi kolaborasi antara Google, Oceana, dan SkyTruth.

Susi mengatakan, saat ini modus illegal fishing sangat beragam. Untuk itulah dibutuhkan pengelolaan teknologi digital secara maksimal.

“Sekarang modus illegal fishing itu dilakukan oleh kapal-kapal Indonesia yang affiliated dengan kapal luar dan kapal kolektornya, tramper-nya, itu menunggu beberapa mil di atas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita," kata Susi.

Susi mengatakan, kapal asing tahu bahwa Indonesia menerapkan aturan tegas pelarangan transshipment di tengah laut Indonesia.

"Jadi mereka tahu sekali kalau mereka lakukan ini, mereka akan tertangkap sehingga melakukannya di luar wilayah Indonesia,” lanjut dia.

Susi berharap dengan adanya digitalisasi data akan timbul rasa memiliki di kalangan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan mengawasi kedaulatan perairan Indonesia.

Yang penting, kata Susi, menyadarkan masyarakat tentang rasa memiliki sehingga laut ini bisa diawasi. Dia pun ingin semua data KKP bisa diakses secara transparan oleh publik yang menurut dia akan memudahkan bisnis perikanan.

Menurut Susi, satu-satunya cara untuk mempercepat birokrasi adalah dengan mengubah data dari biasa menjadi digital.

"Jika tidak punya data digital, kemudian sekarang (informasi) diperoleh dari mana-mana online dan kita hanya punya data biasa saja, itu tidak cukup,” tegas Susi.