Menjawab Twitter Fadli Zon soal Pelemahan Rupiah

SAYA ingin menanggapi keterangan tertulis dan cuitan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait nilai tukar rupian dan utang pemerintah pada tanggal 9 Mei 2018 yang lalu.

Fadli mengatakan, sekarang ini perekonomian berada dalam tahap awal krisis karena pemerintah telah gagal dalam menjaga stabilitas rupiah.

Ia juga mengatakan, melemahnya rupiah menyebabkan pemerintah akan semakin terbebani utang. Kepercayaan terhadap pemerintah pun akan luntur.

Tweet lengkap Fadli Zon bisa dilihat di sini.

Pertama-tama perlu disampaikan bahwa utang adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur APBN secara keseluruhan.

Berbicara soal utang, tidak bisa lepas dari penerimaan dan belanja negara. Utang merupakan kebijakan yang diambil sebagai konsekuensi dari defisit karena belanja lebih besar daripada penghasilan.

Skala prioritas

Kita bisa saja tidak berutang. Caranya, dengan meningkatkan penerimaan atau mengurangi belanja. Alokasi belanja sudah pasti karena masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah punya daftar belanja yang harus dipenuhi sehingga tidak bisa dikurangi.

Yang jadi perhatian adalah bagaimana menempatkan alokasi berdasarkan skala prioritas program utama pemerintah.

Saat ini, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur fisik dan human capital melalui pendidikn dan kesehatan serta jaminan sosial.

Mengingat kebutuhan yang sangat besar untuk mengejar ketertinggalan negara kita di bidang tersebut, belanja negara tidak bisa dikurangi.

Meningkatkan penerimaan negara

Alternatif kedua adalah dengan meningkatkan penerimaan negara yang utamanya didapat dari pajak.

Pemerintah bisa saja menaikkan tarif pajak sehingga mendapatkan penghasilan secara cepat untuk menutupi belanja negara.

Namun itu tidak dilakukan, sehingga pemerintah memilih alternatif melalui berbagai terobosan kebijakan dan struktural seperti tax amnesty, pembenahan teknologi informasi dan proses bisnis serta pemberian insentif dan relaksasi pajak.

Pemerintah terus mengintensifkan reformasi di sektor perpajakan, yaitu pajak dan bea cukai.

Halaman selanjutnya, Utang sebagai Alternatif

Utang sebagai alternatif

Dengan kondisi seperti itu, utang menjadi alternatif pembiayaan yang juga memerlukan persetujuan dari DPR melalui Badan Anggaran (Banggar).

Setelah disetujui Banggar, RAPBN dibawa ke sidang paripurna DPR. Melalui sidang paripurna DPR yang dipimpin oleh para unsur pimpinan DPR  yang salah satu Wakil Ketuanya adalah Yang Terhormat Bapak Fadli Zon, Rancangan APBN disahkan menjadi Undang-Undang APBN.

Jadi selain bagian kebijakan fiskal, utang dalam APBN juga menjadi proses politik karena harus disetujui oleh wakil rakyat di DPR.

Sebagai contoh, dalam APBN 2018 yang telah disetujui DPR, utang merupakan konsekuensi dari defisit APBN sebesar Rp 325,9 triliun.

Pemenuhan kebutuhan pembiayaan tersebut dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman.

Rupiah yang melemah

Sekarang mengenai kondisi nilai tukar rupiah yang melemah. Sebagaimana telah disampaikan oleh berbagai pengamat, akademisi dan juga pemerintah, kondisi global sedang mengalami sedikit goncangan sebagai akibat kebijakan fiskal dan moneter di Amerika Serikat.

Yang pertama adalah pengumuman kebijakan moneter akan rencana kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral AS yang melebihi frekuensi biasanya. Lalu ada kebijakan pemangkasan tarif pajak sebagai bagian kebijakan fiskal di AS.

Ini semua menyebabkan arus modal yang tadinya tersebar di beberapa negara akan berbalik menuju ke AS. Kembalinya dolar AS ke kampung halamannya membuat penguatan nilai dolar AS terhadap hampir semua mata uang dunia (broadbase).

Jadi hal ini tidak terjadi hanya di Indonesia saja, tapi juga di banyak negara.

Fundamental Indonesia kuat

Meski melemah, rupiah masih bisa bertahan dengan baik. Itu karena fundamental perekonomian negara kita kuat.

Walaupun menembus Rp 14.000, kalau dilihat dari prosentase depresiasi dibandingkan posisi akhir 2017, rupiah masih terdepresiasi di kisaran 3,88 persen.

Prosentase depresiasi ini masih lebih kuat bila dibandingkan Rusia (9 persen), Brazil (9 persen) dan Filipina (4 persen).

Cadangan devisa kita per akhir April 2018 juga masih berada pada nilai 124,86 miliar AS, setara dengan 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Ini menunjukkan fundamental kita masih sangat kuat.

Dinamika perekonomian global juga ditandai adanya perang dagang Amerika dan Tiongkok, konflik geopolitik, dan konflik Amerika vs Iran. Kondisi ini juga berdampak  negatif pada pasar keuangan dalam negeri .

Dalam 3 kali lelang terakhir, pemerintah mengambil penawaran yang masuk lebih rendah dari target indikatif yang diumumkan, terutama mengingat incoming bids yang relatif rendah karena investor cenderung wait and see terhadap perkembangan pasar keuangan global dan domestik.

Halaman selanjutnya, Pandangan Fadli Zon Tidak Benar...

Tidak benar

Jadi tidak benar bahwa pemerintah telah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas karena transaksi utang tersebut.

Selain itu, beberapa investor juga menawarkan imbal hasil yang tidak wajar jika dibandingkan dengan kondisi di pasar sekunder.

Posisi tawar kita masih lebih tinggi sehingga pemerintah memutuskan untuk tidak menjual Surat Utang Negara (SUN) pada lelang terakhir 8 Mei 2018.

Diambilnya penawaran yang lebih rendah dari target belum mengganggu pemenuhan kebutuhan pembiayaaan APBN 2018.

Pemerintah menerapkan strategi frontloading, yaitu melakukan upsize penerbitan SUN ketika kondisi pasar dalam keadaan bagus dan kondusif.

Hingga saat ini, penerbitan SBN telah mencapai Rp 391,85 triliun (46,3 persen dari target gross issuance), atau Rp 189,14 triliun (45,6 persen dari target net issuance). Disamping itu, posisi kas Pemerintah juga sedang berada pada level yang aman.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai alternatif sumber pembiayaan lain, di antaranya private placement (dengan demand yang masih cukup banyak), penambahan pembiayaan dari pinjaman (beberapa donor telah memberikan komitmennya).

Selain itu, pemerintah tetap merencanakan akan menerbitkan Samurai Bond, dan terakhir terdapat juga dana investasi Badan Layanan Usaha.

Akan pulih kembali

Pelemahan permintaan pada lelang SUN disebabkan ketidakpastian dan sentimen global, dan diharapkan sifatnya sementara.

Kita percaya bahwa kondisi akan segera kembali pulih. Pada akhirnya, akan terjadi titik keseimbangan baru, the new normal. Pemerintah sudah siap menghadapi hal ini.

Yang lebih penting lagi adalah bahwa pemerintah senantiasa waspada atas segala bergeraknya indikator perekonomian dan keuangan global, sehingga akan selalu profesional namun tetap berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang diambil.

Ini semua dilakukan untuk menjaga kredibilitas APBN agar dapat menjadi instrumen yang menjadi solusi.

APBN selalu dikelola agar dapat meningkatkan produktifitas bangsa sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta menciptakan lapangan kerja.

Dengan begitu, kita akan  dapat mendekati tujuan negara kita, mencapai masyarakat yang bermartabat, adil dan makmur.