Buwas: Sembako Harus Dikuasai Negara

Menurut dia, selama ini sebenarnya stok sembako di Indonesia melimpah. Namun ada pihak tertentu yang mengasai komoditas pangam tersebut.

"Ke depan sembilan bahan pokok harus dikuasai negara. Ini cara saya berpikir untuk ketahanan pangan dan kestabilan harga," ujar Budi di kantor Perum Bulog, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Budi menyebut di negara lain seperti China, Thailand, Vietnam, dan Jepang, komoditas pangan dibeli dari petani dan dikelola oleh negara. Pemerintah juga yang menentukan harga dan distribusi sehingga terjadi pemerataan.

Di negara-negara tersebut, kata Budi, petani tidak pernah dirugikan. Apalagi konsumen karena harganya sangat terjangkau.

"Di kita kan bisa terbalik-balik. Petani rugi, besok konsumen teriak kemahalan, sementara gabah petani rendah. Begitu di lapangan, mahal," kata Budi.

"Di Bulog ini jadi pertaruhan saya," lanjut dia.

Budi mengatakan jika dikuasai pasar bebas, ada saja tengkulak yang sengaja menahan stok pangan agar terjadi kelangkaan. Begitu barang tersebut langka di pasaran, harga jualnya jadi tinggi. Kualitas barang pun menurun karena terlalu lama disimpan. Sayangnya, kata dia, Bulog tidak menguasai presentase besar terhadap sembako. Terutama beras.

"Sehingga Bulog kecil persentasenya untuk kuasai itu karena sudah dikuasai sistem yang sudah sejak lama dibangun," kata Budi.

Yang terjadi sekarang, kata Budi, kelangkaan stok diatasi dengan impor agar harga stabil. Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong swasembada pangan. Ke depannya, Budi berkomitmen bahwa Bulog akan mendorong swasembada, khususnya beras. Agar bisa diserap maksimal oleh Bulog kualitas gabah petani juga harus baik.

"Harusnya kualitas dari yang di bawah pembinaan Kementan harus berjalan baik sehingga kita menyerapnya jelas," kata Budi.

Budi mengatakan, jangan sampai ke depan Indonesia terus tergantung pada impor. Justru solusinya ada di negeri sendiri drngan memperbaiki regulasi dan mengambil alih kewenangan pengelolaan sembako pada Bulog. Kalaupun impor, kata Budi, sebaiknya dilakukan secara G to G tanpa perantara pihak ketiga. Dengan demikian, tidak ada yang memanfaatkan impor untuk kepentingan bisnis. Harganya pun cenderung murah dan stabil.

"Kita tahu di sana harganya berapa. Ini birokrasinya sangat panjang, ada pihak ketiga, keempat, makanya babak belur. Yang rugi masyarakat," kata Budi.

"Saya harap Bulog seperti brand di masyarakat. Kalau cerita sembilan bahan pokok, Bulog saja," lanjut dia.