Awasi BBM Subsidi, Nozzle di SPBU Akan Terkoneksi ke Kemenkeu dan BPH Migas

Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan, sistem tersebut akan mencatat volume BBM yang keluar dari nozzle di setiap dispenser SPBU.

Nantinya data tersebut tersambung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan ke BPH Migas.

"Sudah ada kesepakatan antara menteri keuangan, menteri ESDM dan BUMN bagaimana di setiap nozzle pertamina nanti akan dipasangkan IT. Nanti semua bisa terkonek ke BPH Migas, kemenkeu, data yang terverifiksi khususnya untuk BBM bersubsidi," ujar Fanshurullah di Kantor BPH Migas, Rabu (16/5/2018).

Pria yang akrab disapa Ifan ini berharap rencana ini akan terlaksana dengan baik. Dia tak ingin rencana ini gagal diterapkan seperti Radio Frequency Identification (RFID) pada 2014 lalu.

"Intinya pertamina juga menyampaikan menyanggupi untuk menggerakan IT Nozzle ini. Kita kepingin ini tak mengulangi kegagalan RFID yang tidak jadi dilaksanakan," kata Ifan.

Sementara itu, Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, mengaku siap menerapkan program tersebut. Menurut dia, penerapan sistem ini memang diperlukan untuk memastikan penyaluran BBM ke seluruh Indonesia.

"Kita juga memerlukan ini untuk verifikasi data, memudahkan verifikasi data untuk subsidi," ucap Nicke.

Nicke menuturan, selama ini pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan secara acak oleh BPH Migas. Dari 7.000 SPBU yang dimiliki Pertamina, hanya sekitar 400 yang penyalurannya tercatat.

"Ini membuat akurasi distribusi volume Solar subsidi kurang sesuai. Diharapkan melalui program ini maka penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran," ujar Nicke.

Dia mengatakan, pemasangan sistem IT ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini.

"Kami Harap 2018 sudah ada wilayah yang terapkan. Untuk investasi sedang dihitung, bisa sinergi BUMN, working group sedang kerjakan skema bisnisnya seperti apa," kata Nicke.