Pengelolaan Air untuk Pertanian Makin Efisien

KOMPAS.com - Kementerian Pertanian dinilai berhasil menyosialisasikan pentingnya mengelola sumber daya air.

Dengan pengelolaan yang berkualitas, masyarakat bisa terhindar dari kebanjiran di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.

"Sekarang semua perangkat desa dan petani di desa selalu membicarakan embung untuk memanen air," kata Direktur Institut Agroekologi Indonesia (INAgri), Syahroni, dalam siaran tertulis, Sabtu (19/5/2018).

Bahkan, saat ini masyarakat membangun secara swadaya setelah memahami fungsi embung bagi budi daya pertanian.

(Baca: Guru Besar IPB: Embung Panjang Solusi Atasi Banjir)

"Memang idealnya pemerintah hanya sebagai katalisator selanjutnya masyarakat yang harus mandiri," ujarnya.

Tak hanya itu, Masyarakat desa mulai melirik dam parit sebagai alternatif jaringan irigasi yang biayanya lebih terjangkau.

Model dam parit di sentra-sentra produksi pertanian di Jawa diklaim berhasil. Dengan demikian, daerah lain mengikuti langkah itu.

"Ini berkat keberhasilan Kementan menggandeng kementerian lain seperti Kemendesa dan Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian PUPR," katanya.

(Baca: Ini 5 Strategi Mentan Amran Bangun Pertanian Nasional)

Ia pun menilai Kementan lebih terbuka menerapkan sistem budi daya pertanian hemat air.

"Semua inovasi dari setiap institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat diterima Kementan sepanjang sesuai dengan kondisi setempat," ujarnya.

Sebut saja teknologi System of Rice Intensification (SRI) dalam budi daya padi yang hemat air.

SRI kerap dikombinasikan dengan sistem padi Jajar Legowo (Jarwo) Super yang dikembangkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

"Prinsipnya, petani saat ini mulai cerdas menghemat air," kata Syahroni.

Gerak cepat

Menurut Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Dedi Nursyamsi, sosialisasi penghematan air gencar dilakukan sejak Presiden Joko Widodo memberi arahan agar dana desa dialokasikan untuk mendukung kegiatan pertanian.

Program Upaya Khusus (Upsus) yang melibatkan TNI juga membuat percepatan perbaikan jaringan irigasi yang rusak cepat ditangani pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Kini yang lapor irigasi rusak bukan hanya petani, tetapi juga para Babinsa sehingga macetnya birokrasi dapat diterobos sejak 3 tahun belakangan," katanya.

Sejumlah jaringan irigasi di pelosok Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah kembali dapat berfungsi setelah program Upsus berjalan.