Soal Impor Beras, Ketua DPR Minta Tiga Institusi Siapkan Data Tunggal

Adapun data yang dimaksud Bambang tersebut adalah berkaitan dengan jumlah produksi beras lokal dan ketersediannya di Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Bulog.

Baca: Bulog Kantongi Izin Impor Beras 1 Juta Ton

"Info yang kami terima di DPR, adanya kesimpangsiuran dan pro-kontra soal ketersediaan pangan dan impor (beras) itu adalah masalah data. Maka kami dari DPR mendorong pihak-pihak terkait untuk bekerja keras menyamakan data agar menjadi data tunggal," jelas Bambang saat ditemui di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta, Senin (21/5/2018).

Menurut Bambang, hal itu penting dilakukan agar stakeholder, para pengambil keputusan, dan juga presiden bisa menentukan langkah yang tepat perihal kebijakan impor beras tersebut.

"Mudah-mudahan Kementan, Kemendag, dan Bulog bisa segara punya satu data yang diacu untuk impor, terutama komoditas beras ini," imbuh dia.

Ketidaksesuaian ini muncul pada data pangan yang dirilis Kementerian Pertanian dengan data Kementerian Perdagangan. Sehingga impor beras menimbulkan pro dan kontra.

Terkait dengan impor beras, sebelumnya diberitakan bahwa Kemendag memutuskan untuk kembali menugaskan Perum Bulog mengimpor beras 500.000 ton.

Sebelumnya, Bulog juga sudah mendapat izin impor dengan jumlah sama. Alhasil, sepanjang paruh pertama tahun ini, Bulog sudah mengantongi izin impor beras sebanyak 1 juta ton.

Kemendag beralasan, izin impor beras dikeluarkan karena harga beras tak kunjung turun meskipun panen raya sudah berakhir. Untuk merealisasikan impor beras tersebut, Bulog diberi jangka waktu sampai Juli 2018.

Harapannya, dengan pasokan yang lebih banyak maka rata-rata harga beras yang saat ini masih tinggi akan turun.

Saat ini harga beras masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 9.450 per kilogram (kg) untuk medium dan Rp 12.850 per kg untuk premium di Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali dan Nusa Tenggara Barat.