Bappenas: Energi Terbarukan untuk Meningkatkan Penggunaan Listrik Wilayah Terpencil

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, energi terbarukan seharusnya dapat menjadi solusi untuk meningkatkan penggunaan listrik di wilayah terpencil Indonesia. Dia mengilustrasikan, di beberapa wilayah masih banyak yang mengeluhkan listrik di daerah mereka tidak cukup atau tidak dapat berjalan stabil selama 24 jam.

"Framework renewable energy bukan sekadar listrik yang ramah lingkungan, tetapi juga menjadi solusi untuk daerah-daerah terpencil seperti di Melawai, atau di Nias," ujarnya, Selasa (22/5/2018).

Menurutnya saat ini kontribusi pembangkit listrik energi terbarukan hanya 7-8 persen dari total pembangkit listrik di Indonesia. Angka ini jauh dari target 23 persen penggunaan energi terbarukan di tahun 2025 mendatang.

"Jadi kita perlu meningkatkan penggunaan energi terbarukan 2 persen setiap tahunnya untuk mencapai target ini, walau angka ini terlihat kecil tapi ini sebuah tantangan bagi kita," jelasnya.

Sebab, penggunaan energi terbarukan harus berkompetisi dengan penggunaan bahan bakar fosil yang sudah mendominasi di Indonesia, salah satunya batu bara.

"Sementara itu untuk batu bara sendiri kondisinya cukup dilematis, banyak negara maju, terutama Eropa, yang memiliki isu terkait penggunaan batu bara. Bahkan Inggris sudah mendeklarasikan untuk tidak lagi menggunakan batu bara di tahun 2025," kata dia.

Dia berpendapat, memang tidak akan mudah untuk lepas dari batubara sebagai energi pembangkit listrik. Karena, batubara merupakan salah satu jenis komoditas yang paling menguntungkan bagi beberapa pihak di Indonesia.

Selain itu, dia beranggapan, untuk dapat meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebagai pembangkit listrik, Indonesia perlu untuk fokus pada energi yang sudah dikembangkan, salah satunya geothermal.

"Salah satu energi terbarukan kita, hydro power plant geothermal Salura di Sumatera Selatan dapat menghasilkan listrik hingga 1.000 megawatt," ujarnya.

Namun, dirinya tidak menampik fakta, pemain tunggal listrik Indonesia, PLN, belum tentu tertarik untuk mengembangkan energi ini, karena kedua belah pihak belum dapat mencapai kata sepakat terkait harga pokok penjualan (HPP).