Mendag Sebut 600.000 Ton Beras Impor Sudah Datang ke Indonesia

"Impornya sudah datang. Barangnya sudah datang," kata Enggartiasto singkat di Lobby Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Kepastian itu disampaikan Enggartiasto sesaat sebelum menghadiri rapat koordinasi terbatas dengan Kementan dan Perum Bulog yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada Kamis sore ini.

Perum Bulog sendiri menyampaikan secara resmi bahwa stok beras hingga Rabu (23/5/2018) telah mencapai 1,324 juta ton.

Rinciannya, beras pengadaan dalam negeri atau serapan gabah petani sebesar 791.911 ton dan pengadaan luar negeri atau impor sebesar 532.526 ton.

Enggar kemudian mengatakan bahwa total beras impor yang sudah datang dan masih dalam perjalanan adalah sekitar 670.000 ton.

"Kalau sudah 600.000, pasti sebagian impor (tahap kedua) sudah ada yang datang," ucapnya.

Impor tersebut meliputi rencana tahap pertama sebesar 500.000 ton dan tahap kedua juga 500.000 ton.

Di sisi lain, penguatan stok dan stabilisasi harga menjadi dua alasan utama atas keputusan impor beras tersebut.

Kemendag beralasan, izin impor beras dikeluarkan karena harga beras tak kunjung turun meskipun panen raya sudah berakhir. Untuk merealisasikan impor beras tersebut, Perum Bulog diberi jangka waktu sampai Juli 2018.

Meski demikian, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan belum menjajaki impor beras tersebut lantaran belum mengantongi surat penugasan impor dari Kemdag.

"Kami harus pelajari seandainya benar ada izin. Karena meskipun ada izin, tapi tidak harus langsung impor. Perlu ada hitungan produksi seperti apa kebutuhannya," ujar Budi.

Walau kuota izin impor beras mencapai 500.000 ton, tetapi menurut lelaki yang kerap disebut Buwas ini, tidak harus semuanya direalisasikan. Ia mencontohkan, kalau misal kebutuhan 100.000 ton, maka sebesar kebutuhan itulah yang akan diimpor Bulog.

Buwas juga mengaku tetap mempertimbangkan klaim dari Mentan Amran Sulaiman jika produksi beras dalam negeri masih surplus. Dia berharap bisa duduk bersama dengan Kementan untuk menghitung angka pasti produksi, sehingga wilayah yang mengalami surplus bisa dipetakan.