Pemerintah Klaim Kesiapan Implementasi Perizinan Online di Kabupaten Capai 88 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut persiapan mereka sudah hampir rampung. Di tingkat pusat, persiapannya sudah 100 persen.

"Platformnya sudah, reformnya sudah selesai. Satgas di pusat dan provinsi sudah selesai terbentuk," ujar Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Baca: Urus Izin Investasi Hanya 1 Jam dengan "Online Single Submission"

Namun, kesiapan di tingkat Kabupaten/Kota masih kurang. Darmin mengatakan, kesiapan pemerintah Kabupaten/Kota untuk OSS sebesar 88 persen.

"Di kabupaten, 10 persenan belum selesai bentuk satgas. Kita bilang, kalau you enggak selesau, you enggak ikut," kata Darmin.

Sejauh ini, kendala yang masih diatasi yakni kesiapan organisasi di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengatur masuknya investor ke dalam sistem.

"Sekarang yang disiapkan adalah organisasi di bawah BKPM beserta sumber daya manusianya. Begitu terbentuk, kita jalan," kata Darmin.

Pemerintah membangun sistem OSS karena banyaknya keluhan para investor terkait perijinan dan birokrasi yanng berbelit-belit. Penanganannya tidak bisa dipantau sampai sejauh mana berjalan.

Dengan aplikasi ini, Darmin memastikan investor bisa memantau langsung progress ijin yang diajukan. Jadi begitu ketahuan ijinnya mandeg di pemerintah daerah, misalnya, maka bisa langsung diatasi dengan cepat oleh satuan tugas.

"Kita tidak usah menunggu lagi dan investor tidak perlu lagi ketemu langsung dengan Pemda atau kementerian untuk perijinan," kata Darmin.

Sementara itu, Ketua APINDO Bidang Kebijakan Publik, Danang Girindrawardana sangsi jika OSS bisa diterapkan tahun ini. Ia pun meragukan apa yang diklaim pemerintah bahwa di tingkat kabupaten/kota persiapannya sudah di atas 80 persen.

"Saya pikir baru 20 persen pemda yang sudah siap mengingat infrastruktur, mengingat kesiapan aparatur dan pejabat politiknya," kata Danang.

Danang mengatakan, sistem bisa berjalan efektif jika adanya kepatuhan tingkat pemerintah daerah, bukan di level kementerian dan lembaga. Selain itu, sistem OSS perlu juga didukung oleh komitmen politik bupati dan wali kota.

"Tapi ada 100 sekian wali kota, bupati yang sekarang sedang pilkada. Tidak mungkin mereka bisa concern dengan urusan ini karena komitmen politik tidak akan dicapai tahun ini," kata Danang.

"Jadi kalau komitmen tercapai tahun ini, masih dipertanyakan," lanjut dia.