Trump Izinkan ZTE Kembali Berbisnis bila Bayar Denda Rp 18,2 Triliun

Seperti dikutip Kompas.com dari Bloomberg, Senin (28/5/2018), Trump meminta ZTE untuk membayar denda sebesar 1,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18,2 triliun (kurs Rp Rp 14.000 per dollar AS, mengubah manajemen dan pimpinannya, serta menyediakan garansi keamanan tingkat tinggi.

Selain itu, ZTE juga harus mempekerjakan orang AS untuk mengawasi jalannya operasi perusahaan.

Jika ZTE setuju dalam kesepakatan tersebut, Kementerian Perdagangan AS akan mencabut peraturan yang telah mematikan bisnis ZTE, salah satunya pemotongan pasokan oleh pemasok terbesarnya di AS, Qualcomm.

Namun, keputusan mengenai ZTE dianggap terlalu tergesa-gesa oleh beberapa pihak dan dianggap dapat menuai kritik dari Kongres.

"Keputusan mengenai ZTE cukup mengejutkan," ujar Chief Economist PGIM Fixed Income, Nathan Sheets.

"Kesepakatan ini nantinya akan berarti cukup besar bagi China. Dan itu artinya kita harus mendapatkan sesuatu sebagai imbal hasil," tambah dia.

Pada 2-4 Juni ini, Menteri Perdagangan AS Willbur Ross berencana melawat ke China. Pihak China telah mempersiapkan kasus ZTE sebagai prioritas untuk dibahas.

Sebelumnya, pemerintah AS telah melakukan kompromi dengan China untuk mengimpor produk-produk Amerika, terutama dari komoditas pertanian dan energi.

Sebagai informasi, kasus ZTE tersebut dimulai pada tahun 2016 saat AS menganggap perusahaan itu menjual produk teknologi AS kepada Iran.

Tahun 2017 dibuat kesepakatan, ZTE harus membayar denda 1,2 miliar dollar AS serta memberikan pinalti untuk pekerja mereka yang terlibat di dalam transaksi tersebut. Jumlah denda ini adalah yang terbesar yang pernah diberikan untuk kasus ekspor di AS.

Namun, menurut Kementerian Perdagangan AS, ZTE justru memberikan bonus untuk pegawainya yang terlibat dalam transaksi ilegal tersebut, dan sama sekali tidak memberikan surat teguran. Karena ZTE dinilai telah berbohong kepada otoritas AS, mereka pun akhirnya dilarang berbisnis di AS selama 7 tahun.