Menyimak Strategi Pemerintah Hadapi Tantangan Ekonomi Global

Indonesia, sebagai salah satu yang terkena dampaknya, disebut memerlukan amunisi alias strategi berupa bauran kebijakan untuk menghadapi tekanan eksternal.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Kementerian BUMN telah berkoordinasi dan membuat kesepakatan berupa arah kebijakan bersama.

Fokus utama bauran kebijakan tersebut adalah memprioritaskan stabilisasi kondisi ekonomi jangka pendek dengan tetap mendorong pertumbuhan jangka menengah dan panjang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melalui konferensi pers di Kementerian Keuangan pada Senin (28/5/2018) pertama-tama menyampaikan, Indonesia sudah memiliki ketahanan menghadapi tekanan eksternal melalui kondisi ekonomi yang baik.

Indikator makroekonomi per kuartal I/2018, ujar Darmin, mendukung pernyataan tersebut, yaitu berupa pertumbuhan ekonomi 5,06 persen, pertumbuhan penerimaan perpajakan 14,9 persen, defisit APBN 0,37 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta keseimbangan primer yang surplus Rp 24,2 triliun.

Taper tantrum disandingkan dengan kondisi saat ini karena ada beberapa kemiripan, di antaranya tekanan dari faktor eksternal yang berimbas pada pelemahan nilai tukar rupiah dan perubahan kebijakan suku bunga acuan di Indonesia.

"Fundamental ekonomi kita sekarang dipahami dunia internasional, termasuk para investor Indonesia, sebagai kondisi yang baik. Indonesia dipandang memiliki prospek ekonomi yang baik di masa depan," kata Darmin.

Langkah yang ditempuh

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan langkah penguatan kebijakan fiskal, di mana yang utama adalah optimalisasi laju penerimaan dengan menjaga iklim investasi sembari meneruskan reformasi perpajakan.

"PPN (Pajak Pertambahan Nilai) tumbuh 14,1 persen dan PPh (Pajak Penghasilan) Badan yang tumbuh 23,6 persen menggambarkan peningkatan aktivitas perekonomian dan kesehatan dunia usaha," tutur Sri Mulyani.

Selain mengoptimalkan penerimaan, efisiensi belanja negara juga terus dilakukan. Dalam hal pembiayaan, Kementerian Keuangan menerapkan strategi front loading sejak awal 2018, yang diklaim berdampak positif pada realisasi pembiayaan sebesar 57,9 persen dari target APBN 2018.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan akan merespons kebijakan suku bunga sebagai antisipasi dari hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada Juni mendatang. Salah satunya, sebut dia, dengan mengadakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) tambahan pada 30 Mei 2018.

"Intervensi ganda di pasar valas dan pasar SBN (Surat Berharga Negara) juga terus dioptimalkan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, penyesuaian harga di pasar keuangan secara wajar, dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang," ujar Perry.

Hal lain yang tak kalah penting adalah komunikasi intensif kepada pelaku pasar, perbankan, dunia usaha, dan para ekonom dalam rangka membentuk ekspektasi yang rasional.

Upaya ini ditempuh Bank Indonesia agar tidak ada pandangan atau analisis yang kabur dan tidak sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia saat ini dalam memitigasi risiko pelemahan nilai tukar rupiah.

Adapun Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menekankan lembaganya akan terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dengan menjaga industri, memperkuat fundamental para emiten, dan menerapkan kebijakan yang terukur saat pasar keuangan mengalami tekanan.

OJK, kata Wimboh, juga mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan sektor keuangan dengan fokus pada pertumbuhan pembiayaan berorientasi komoditas ekspor.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan LPS terbuka melakukan penyesuaian jika diperlukan terhadap kebijakan tingkat bunga penjaminan. Penyesuaian akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan data tingkat bunga simpanan perbankan dan hasil evaluasi stabilitas sistem keuangan.