"Bukan Berarti DJP Bisa Semaunya Mencegah Individu ke Luar Negeri..."

Hal itu berlaku juga ketika WP tersebut hendak ke luar negeri, yang mana DJP berwenang mengajukan pencegahan terhadap WP tidak patuh kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

"Dengan perjanjian kerja sama kami dengan Ditjen Imigrasi, bukan berarti DJP bisa semaunya mencegah individu untuk pergi ke luar negeri," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (30/5/2018).

Dalam perjanjian kerja sama tersebut, kedua institusi sepakat melakukan pertukaran data berupa identitas WP yang disediakan oleh DJP, lalu data informasi penerbitan paspor Republik Indonesia, data perlintasan, data visa, serta izin tinggal oleh Ditjen Imigrasi.

Yoga menjelaskan, dalam hal ini DJP tidak bisa menghambat warga negara yang akan pergi ke luar negeri, baik sebagai pelancong ataupun pebisnis.

Terhadap WP tidak patuh, DJP terlebih dahulu akan melakukan langkah preventif dengan mengirim surat imbauan, konseling, dan memberi kesempatan pada WP tersebut untuk melapor atau membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan membayar kekurangan pajaknya.

"Jadi, tidak serta merta langsung dilakukan pencegahan ke luar negeri," tutur Yoga.

Ada dua kondisi di mana WP bisa dicegah bepergian ke luar negeri. Pertama, ketika WP atau penanggung pajak memiliki utang pajak atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) minimal Rp 100 juta yang sudah berkekuatan hukum tetap.

DJP juga mencegah WP dengan utang pajak minimal Rp 100 juta itu jika dinilai tidak memiliki niat baik untuk melunasi utangnya. Kedua, pencegahan dilakukan jika WP tersebut sedang menjalani penyidikan tindak pidana perpajakan.