Karyawan dan Pilot Garuda Diminta Selesaikan Masalah Tanpa Korbankan Hak Konsumen

Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, hal itu berdampak sangat besar bagi pelayanan ke konsumen.

"Bernegosiasilah secara intensif dengan pihak managemen GA dan pemerintah secara elegan, tanpa mengorbankan hak-hak konsumen," ujar Tulus melalui keterangan tertulis, Jumat (1/6/2018).

Tulus menegaskan bahwa YLKI menghargai rencana mogok itu, asalkan tak berimbas pada aspek pelayanan.

Sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Konsumen, dan juga UU tentang Penerbangan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan saat meggunakan jasa penerbangan.

YLKI memandang rencana mogok total Serikat Pekerja Garuda Indonesia (Sekarga) dan pilot Garuda pada akhirnya adalah bentuk nyata pelanggaran hak-hak konsumen. Dengan aksi mogok tersebut, Garuda Indonesia bisa-bisa ditinggalkan konsumennya.

"Hal tersebut bisa menimbulkan sikap antipati konsumen kepada SEKARGA dan APG, bahkan kepada keseluruhan image GA sebagai perusahaan penerbangan," kata Tulus.

Oleh karena itu, YLKI meminta manajemen Garuda Indonesia secara sistemik memperbaiki pelayanan sehingga tidak terdengar lagi keluhan-keluhan konsumen atas services GA.

Harus diakui, kata Tulus, belakangan ini banyak muncul keluhan konsumen GA, baik pada cabin services serta aspek On Time Perfomance-nya.

Pemerintah juga diminta mendengar aspirasi SEKARGA dan APG dalam mengambil kebijakan untuk internal GA. "Jangan bongkar pasang direksi, tanpa menyerap aspirasi stakeholder utama GA, baik stakeholder internal dan atau eksternal," kata Tulus.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya juga meminta para pilot Garuda Indonesia tak melakukan mogok saat musim mudik Lebaran 2018. Aksi mogok tersebut dianggap akan mengganggu kelancaran arus mudik melalui transportasi udara.

Budi meminta para pilot Garuda untuk mengambil jalan mediasi ketimbang melakukan aksi mogok.

"Kalau ada masalah silahkan bicarakan, tapi jangan melakukan mogok," ujar Budi.