Menteri Susi Singgung Terlalu Banyak Komitmen Soal Laut di Norwegia

Pertemuan dilaksanakan di Museum Kemaritiman Norwegia dan dihadiri oleh perwakilan negara-negara di antaranya Norwegia, Jepang, Australia, Portugal, Meksiko, Palau, Fiji, Chile dan Namibia.

Menurut siaran pers yang disampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Susi membahas secara komperhensif isu-isu kelautan di forum dunia tersebut. Dipaparkan soal redefinisi tata kelola laut bebas.

Di dalamnya termasuk pengaturan dan pengawasan laut bebas yang kini dijadikan locus berbagai kejahatan di laut; hak laut (ocean rights); pengembangan wilayah kawasan lindung di laut (marine protected areas); kejahatan perikanan lintas negara yang terorganisir (transnational organized fisheries crime) sampai dengan diperlukannya common platform yang dapat dijadikan dasar pengembangan komitmen di tingkat global, nasional maupun regional untuk menyelamatkan laut dunia.

Ratusan komitmen

Menteri Susi menaruh perhatian khusus terkait komitmen-komitmen yang diambil dalam kerangka Our Ocean Conference (OOC) maupun UN Ocean Conference yang pertama di New York.

Menteri Susi mengatakan, banyaknya komitmen penyelamatan laut merupakan hal positif sebagai wujud peningkatan kesadaran negara.

Namun demikian, terdapat kekhawatiran komitmen yang dibangun tidak berdasarkan pada konsensus bersama untuk merespon permasalahan pokok yang sedang dihadapi.

"Yang terjadi adalah over-committed tidak berdampak pada perbaikan kondisi laut dunia," ujar Menteri Susi.

Dalam forum sherpa tersebut, Menteri Susi juga mengangkat isu perlunya perangkat untuk memantau dan mengevaluasi komitmen-komitmen negara dan non-negara tentang kemajuan (progress), keberhasilan (success) dan dampak/perubahan kondisi (impact).

Terdapat tiga pihak saat ini yang mempersiapkan metoda untuk memantau komitmen (commitment tracking) yaitu EU (tuan rumah OOC 2017), UN-DESA, dan Pemerintah Indonesia (tuan rumah OOC 2018). Ketiganya akan bertemu untuk membahas dan merealisasikan gagasan diatas di bulan Juli 2018 ini.

Menteri Susi yang dalam pertemuan tingkat tinggi ini ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mewakili Indonesia mengusulkan dua hal penting.

Pertama, komitmen yang disampaikan haruslah berdasarkan common platform yang dibangun terlebih dahulu dan akan menjadi basis pengembangan komitmen.

Kedua, mekanisme penilaian atau pengukuran mengenai kemajuan, tingkat kesuksesan dan dampak sehingga kekhawatiran komitmen hanya sebatas di atas kertas dapat dihindari.

Mengenai sustainable ocean economy yang menjadi tema high level panel ini, selain membahas tentang kualitas komitmen dan perlunya perangkat pemantauan terhadap komitmen komitmen penyehatan laut, isu overfishing dan Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) juga menjadi isu yang dibahas.

Larang transhipment

(

Apabila transshipment masih terus terjadi, maka perjanjian Internasional Port State Measures Agreement (PSMA) sebagai perangkat hukum internasional tidak dapat berjalan efektif karena banyak kapal ikan justru tidak bersandar di pelabuhan (porting), sehingga PSMA tidak terlalu memberikan manfaat bagi negara pelabuhan (port states) dalam mencegah IUUF.

Menteri Susi dalam kesempatan ini mengusulkan agar pertemuan tingkat tinggi ini perlu bersinergi dengan platform OOC.

OOC memiliki kelebihan dalam pengumpulan komitmen-komitmen penyehatan laut, sementara pertemuan tingkat tinggi ini memiliki kemampuan membangun common platform dan implementation plan (semacam roadmap) dalam membangun ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan pemenuhan target SDGs, khususnya SDGs 14 pada tahun 2020 dan 2030.

Sekjen PBB hadir

Pertemuan tingkat tinggi mengenai ekonomi kelautan yang berkelanjutan ini dihadiri Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Menurut Sekjen PBB, tidak banyak inisiatif yang dibuat secara khusus dan komprehensif mengenai ekonomi kelautan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu wadah atau forum internasional yaitu High Level Panel ini untuk mengumpulkan dan membahas isu prioritas bersama sehingga menghasilkan roadmap untuk melindungi laut.

Sementara itu, PM Erna Solberg menjelaskan, terdapat banyak kerjasama di bidang perikanan. Dalam kaitannya dengan SDG14, PM Solberg berpendapat bahwa semua SDGs tetap harus dijalankan dan SDGs tidak akan tercapai apabila hanya menjalankan salah satu dari ke-17 komitmen SDGs tersebut.

Seusai acara high level panel, Menteri Susi di hari yang sama berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan PM Norwegia, Erna Solberg. Menteri Susi atas nama pemerintah Indonesia menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang erat selama ini dengan pemerintah Norwegia dalam memberantas kejahatan lintas batas terorganisir di bidang perikanan.

Pada akhir kesempatan pertemuan tingkat tinggi tersebut, Menteri Susi yang didampingi Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja serta Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa mengajak PM Norwegia, Sekjen PBB serta para perwakilan negara-negara untuk hadir dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan OOC ke-5 2018 di Bali, bulan Oktober mendatang.

PM Norwegia, Erna Solberg akan kembali memeriksa jadwalnya untuk kemungkinan hadir di OOC 2018 Bali.

Sebelumnya, dua menteri kabinet Norwegia sudah memastikan hadir di OOC 2018 yaitu Menteri Perikanan dan Menteri Luar Negeri Norwegia.

Presiden Jokowi juga mengirimkan undangan untuk menghadiri OOC 2018, 12 Kepala Pemerintahan yang menjadi anggota High Level Panel (HLP) . Sebanyak 13 negara yang menjadi anggota HLP ini menguasai luas laut 261.544 Km dari total panjang pantai di dunia 356.000 KM.