Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Sore Ini, Sri Mulyani Lantik 2 Pejabat Eselon I di Kemenkeu

"Pelantikannya pukul 17.00 WIB, (Menkeu) melantik Dirjen Perimbangan Keuangan dan Kepala BPPK," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti saat dihubungi Kompas.com pada Selasa siang.

Saat ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dijabat oleh Boediarso Teguh Widodo dan Kepala BPPK oleh Astera Primanto Bhakti. Boediarso telah menjabat sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan sejak 27 November 2013 lalu.

Sementara Astera menerima mandat sebagai Kepala BPPK dari 23 Januari 2017. Baik Boediarso maupun Astera sama-sama memiliki track record di bidang terkait selama berkarir di lingkungan Kementerian Keuangan sebelum mengemban jabatan yang sekarang.

Seperti Boediarso yang mulai bekerja di Kementerian Keuangan pada 1982 sebagai Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian di Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, Bidang Analisa Ekonomi, Badan Analisa Keuangan Negara, dan Badan Analisa Keuangan dan Moneter.

Boediarso juga diangkat menjadi Kepala Bagian Analisa Pengeluaran Investasi Pemerintah dan Analisa Penerimaan Perpajakan tahun 1994 dan 1995. Kemudian menjabat sebagai Kepala Pusat Analisa Belanja Negara (2001) dan Kepala Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Negara di Badan Kebijakan Fiskal (2003).

Setahun kemudian, Boediarso diangkat menjadi Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2004-2012) di Direktorat Jenderal Anggaran, Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara (13 Januari 2012), lalu jadi Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara (27 November 2013) sebelum akhirnya menempati posisinya sekarang.

Sementara Astera memulai karirnya sebagai Penata Muda tahun 1992, lalu Kepala Bidang Administrasi dan Kerjasama Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2004.

Karirnya berlanjut dengan mengemban tugas sebagai Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan DJP (2006), Kepala Subdirektorat Peraturan PPh Badan DJP (2007), Kepala Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional DJP (2009), Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (2012), lalu jadi Staf Ahli bidang Penerimaan Negara Kemenkeu (2015) sebelum memimpin BPPK.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/26/131000526/sore-ini-sri-mulyani-lantik-2-pejabat-eselon-i-di-kemenkeu

Terkini Lainnya

Info Limit Tarik Tunai BCA Sesuai Jenis Kartu ATM Lengkap

Info Limit Tarik Tunai BCA Sesuai Jenis Kartu ATM Lengkap

Spend Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

Earn Smart
[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Whats New
Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke