Pemerintah Masih Kaji Keputusan Uni Eropa Menunda Larangan Impor Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak akan menerima begitu saja keputusan Uni Eropa yang menunda larangan impor minyak kelapa sawit hingga 2030.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku akan mempelajari terlebih dahulu keputusan tersebut.

"Kita masih mempelajari, kita sudah paham bahwa face  out palm oil dari 2021 sudah bergeser ke 2030, tetapi yang harus kita perhatikan apakah face out-nya itu hanya palm oil, jadi harus hati-hati kita lihat," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan usai rapat di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Hal itu disampaikannya sesuai dengan arahan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

(Baca: Sawit Dihambat Oleh Uni Eropa, Balas Dendam Bukan Pilihan Utama)

Menurut Oke, Menko Luhut meminta pihaknya memastikan bahwa penundaan tersebut tak hanya berlaku pada produk minyak kelapa sawit, melainkan juga produk lainnya.

"Jadi yang pertama itu yang diarahkan Pak Menteri jangan sampai itu hanya palm oil, tapi sifatnya harus tidak diskriminatif, artinya semua vegetable oil. Karena kan yang awalnya yang 2030 adalah lainnya, tapi palm oil didulukan pada 2021 dan sekarang palm oil mundur jadi 2030. Artinya ini harusnya sama dengan yang lain," kata dia.

Oke juga menjelaskan bahwa ada kemungkinan perubahan kriteria terkait impor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa.

(Baca: Luhut: Retaliasi Bukan Pilihan Buat Polemik Sawit dengan Uni Eropa)

Oleh karenanya, pemerintah juga akan memastikan kriteria tersebut agar tidak ada yang merugikan.

"Kedua, kriterianya kemungkinan akan bergeser, ini harus kita perhatikan. ILO misalnya yang indirect land use chance. Kriterianya itu seperti apa, jangan sampai kemasannya diskriminasi tidak ada, tetapi direct criteria itu ternyata mendiskriminasikan palm oil, karena kan ada ILUC, high conservation carbon, biodiversity,"  ujar dia.

Selain itu, Luhut juga meminta Kemendag untuk terlibat dalam semua studi yang dilakukan Uni Eropa terkait impor minyak kelapa sawit tersebut.

"Jadi kita harus perhatikan itu semua dan arahan Pak Menteri untuk lebih terlibat dalam studi yang akan mereka lakukan sehingga kita harus memastikan bahwa sawit tidak terdiskriminasi," kata Oke.