Kemenhub: Menambah Dimensi Kendaraan Masuk Ranah Kejahatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan menegaskan penambahan dimensi kendaraan yang dilakukan tanpa ada izin dari instansi terkait merupakan tindak kejahatan.

Menurut dia, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Saya bukan mengancam ya ini, tapi ada dalam undang-undang, bahwa itu masuk dalam ranah kejahatan kalau dia menambah panjang, tinggi, dan lebar tanpa izin. Itu sudah kejahatan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi di Kantor Kemenhub, Rabu (4/7/2018).

Budi mengimbau kepada para pengusaha untuk tidak melakukan penambahan dimensi kendaraan.

Biasanya, pengusaha angkutan barang menambah ukuran kendaraan mereka sehingga bisa memuat barang lebih banyak.

Kelebihan muatan itu menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan baik jalan nasional mau pun jalan provinsi.

"Saya berharap pada para pengusaha dan karoseri, berhentilah, yang sudah terlanjur coba sesuaikan. Sayang kerusakan jalan kita cukup mahal dalam satu tahun," kata Budi.

Budi mengaku akan menindak tegas kendataan yang melakukan pelanggaran muatan lebih (overloading) dan pelanggaran dimensi.

"Saya sudah mendidik 60 PPNS yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara over dimensi. Jadi nanti kita akan kita berkas dan kirim ke pengadilan. Tidak seperti sidang tilang, langsung sidang terhadap kejahatan itu," ucap dia.