Tuding Asing Mendompleng PGN, Pekerja Pertamina Ancam Stop Produksi

Serikat Pekerja Pertamina menduga adanya penguasaan pihak asing yang mendompleng nama saat akuisisi tersebut.

Sekjen Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Diki Firmansyah mengatakan, penguasaan PGN terhadap Pertagas tidak akan menjamin penjualan gas kepada masyarakat menjadi lebih murah.

Bahkan, mereka memprediksi akan terjadi potensi kerugian yang besar terhadap negara karena adanya penyalahgunaan wewenang dari Pelaksana Tugas (Plt) Pertagas Nicke Widyawati.

“Selama ini perusahaan Pertamina sebagai milik negara sangat sehat. Namun, semenjak Plt Pertagas yang baru beberapa hari saja menjabat, bisa mengambil kebijakan dengan menjual saham negara ke PGN, yang mana hampir seluruh saham 51  persen itu 80 persen adalah saham asing. Ini ada indikasi kepentingan petinggi, kami sudah laporkan ke KPK,” kata Diki di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (6/7/2018).

Menurut dia, seluruh Serikat Pekerja Pertamina akan melakukan protes secara besar-besaran dengan stop produksi.

“Sekarang seluruh serikat pekerja Pertamina sudah siaga satu untuk stop produksi. Karena dengan adanya akuisisi PGN kepada Pertagas dapat merugikan masyarakat sendiri,” ujarnya.

Pertamina dipaksa merugi

Pada 2017, Pertamina ditekan oleh pemerintah sehingga tidak bisa mengambil kebijakan harga jual minyak.

Bahkan, pemberlakuan satu harga BBM di seluruh Indonesia tanpa dibantu sepeser pun oleh negara.

Namun, Pertamina diakuinya mampu menghadapi tekanan tersebut sehingga kebijakan pemerintah dapat berjalan.

“Kemarin kami diminta harga BBM semuanya sama di Indonesia, itu sudah kami lakukan dan berjalan. Padahal untuk pencitraan pemerintah, tetapi sekarang malah Pertagas dijual ke asing yang mengatasnamakan PGN. Kami jelas menolak,” katanya.

Pj. Serikat Pekerja Pertamina RU III (SPP-RU III) Palembang Yuchanaidi menambahkan, akuisisi itu tak hanya kerugian negara. Seluruh pekerja Pertagas pun terancam dirugikan jika akuisisi PGN ke Pertagas itu berjalan.

Menurut dia, seluruh kesejahteraan pekerja akan tersendat atas kebijakan baru dari PGN.

“Jelas pekerja dirugikan dan pasti pemerintah akan membantah hal itu. Kami tidak butuh jawaban normatif. Kami menolak Pertagas diakusisi PGN, pemerintah harus membatalkan itu. Jangan mengorbankan masyarakat banyak demi kepentingan sendiri,” ujarnya.