Rapat di Hari Minggu, Menteri Bahas Perang Dagang dan "Fed Fund Rate"

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah menteri Kabinet Kerja mengadakan rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Minggu (8/7/2018) sore.

Berdasarkan agenda yang disiarkan humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Minggu pagi, rapat sore ini membahas tentang perumusan strategi dan kebijakan menghadapi dampak perang dagang dan kenaikan tingkat suku bunga Amerika Serikat.

Hingga pukul 15.20 WIB, sudah ada beberapa menteri yang hadir.

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Selain para menteri, juga hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo.

Para pewarta masih menunggu di lokasi menanti kedatangan menteri terkait lain yang dijadwalkan menghadiri rapat tersebut.

Para menteri yang hadir tidak menjelaskan secara detil tujuan dan bahasan dalam rapat tersebut.

Sri Mulyani mengungkapkan, rapat diadakan di luar hari kerja karena hasilnya akan dibahas dalam rapat dengan Presiden Joko Widodo.

"Rapat hari ini (Minggu) karena mau dipakai buat Senin," kata Sri Mulyani sembari jalan masuk ke ruang rapat.

Ancaman perang dagang mulai mengemuka setelah Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia yang sekaligus Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, menceritakan Indonesia sudah diperingatkan Presiden Amerika Serikat.

Donald Trump memperingatkan karena ekspor Indonesia ke AS lebih tinggi ketimbang dari AS ke Indonesia. Selain itu, AS juga sedang meninjau ulang kebijakan Generalized System of Preference (GSP).

Dengan adanya kebijakan itu, AS membebaskan bea tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang.

GSP menjadi satu-satunya tumpuan Indonesia dalam menjalin hubungan dagang dengan AS.

Bila kebijakan GSP ditiadakan, maka dampaknya akan langsung terasa ke neraca perdagangan Tanah Air karena akan ada tarif yang dikenakan jika Indonesia ekspor ke AS.