Pangkas Jalur Distribusi Lada, Pemprov Bangka Belitung Gandeng PayTren

"Kami punya lada yang kualitasnya sangat bagus. Potensinya besar," ujar Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman kepada Kompas.com, Selasa (10/7/2018).

Erzaldi menjelaskan, 2017 lalu jumlah produksi lada di provinsinya sebanyak 80.000 ton. Tahun ini ditargetkan 120.000 ton.

"Sebanyak 90 persen lada diekspor ke Singapura, Vietnam, dan lainnya. Padahal setelah diekspor kembali ke Indonesia, lucu ini," tuturnya.

Meskipun potensinya besar, rantai distribusi lada terbilang panjang. Akibatnya, petani tidak mendapat keuntungan yang maksimal.

Pihaknya berusaha keras menaikkan branding dan harga lada. Namun harga tetap jatuh karena dipermainkan oknum tidak bertanggungjawab.

Itulah mengapa, untuk memangkas jalur distribusi ini, pihaknya menggandeng Paytren. Melalui aplikasi Paytren, pembeli bisa langsung berkomunikasi dengan distributor dalam hal ini petani.

"Lada masuk ke Paytren. Orang bebas membeli lada. Penjual yang kebanyakan petani mendapat nilai tambah," katanya.

Langkah ini pun sengaja diambil untuk menolong petani menaikkan harga lada. "Jangan sampai terlalu panjang rentetan distribusinya," ucapnya.

Direktur Pelaksana Paytren Hari Prabowo mengatakan, kerja sama Paytren dengan Pemprov Bangka Belitung meliputi beberapa hal. Mulai dari pajak hingga UMKM.

Ke depannya akan dikembangkan ke sistem pembayaran, sehingga tujuan cashless tercapai. "Babel lebih fokusnya ke UMKM. Inti kerja samanya penggunaan e-money Paytren di lingkungan Prmprov Babel," ucapnya.

Hari menjelaskan, ini merupakan kerja sama pertama yang dijalin Paytren dengan pemerintah. Sejumlah provinsi, kabupaten/kota lain berminat untuk bekerjasama dengan Paytren.

"Kami mulai dengan Bangka Belitung. Ini sebagai role model," katanya.

Mengenai transaksi Paytren, Hari mengatakan, sejak izin keluar 1 Juni 2018, terjadi peningkatan transaksi hingga 100 persen.

"Sekarang jumlah transaksi mencapai 400.000 per hari," pungkasnya.