Ketum PGRI Curhat Tunjangan Guru ke Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi curhat tentang tunjangan profesi guru yang sering telat dibayar kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Hal itu disampaikan Unifah ketika Sri Mulyani hadir sebagai pembicara dalam Dialog Pendidikan Nasional di gedung PGRI, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).

"Kami para guru, tenaga pendidik ini bertanya-tanya, kenapa kami berbeda dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, dosen, dan juga guru dari Kementerian Agama, di mana tunjangan profesi itu dapat dibayar melekat setiap bulan? Guru ini kadang triwulan, bahkan tidak lengkap. Jadi mohon perhatian Ibu," kata Unifah di hadapan para anggota PGRI.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa anggaran pendidikan setiap tahun selalu naik.

Kenaikan disebabkan karena amanat Undang-Undang di mana anggaran untuk pendidikan dialokasikan 20 persen dari APBN, di mana setiap tahun pendapatan dan belanja negara juga selalu naik.

Dari total alokasi anggaran untuk pendidikan, satu per tiganya dikelola pemerintah pusat, sementara dua per tiganya didelegasikan ke pemerintah daerah.

Mengenai delegasi anggaran pendidikan ke pemerintah daerah, menurut Sri Mulyani, banyak yang masih harus diperbaiki.

"Di pemerintah daerah bisa bermacam-macam. Rekruitmen dulu, kualifikasinya wallahu a'lam. Saya minta supaya kita berpikir keras mengenai karir guru dan kualitas guru," tutur Sri Mulyani.

Hasil pengajaran dipertanyakan

Selain itu, Sri Mulyani juga berpesan supaya PGRI tidak hanya fokus memastikan kesejahteraan tenaga pendidik, melainkan juga kualitas hasil belajar-mengajar.

Hal itu didasarkan pada masih rendahnya prestasi anak-anak di Indonesia dibandingkan negara sekawasan, seperti Vietnam.

"PGRI adalah pilar yang penting tidak hanya untuk memperjuangkan kesejahteraan guru, tapi saya titip untuk memperjuangkan hasil pendidikan yang baik. Untuk hal yang ini, kita harus menerima prestasi Indonesia tertinggal," ujar Sri Mulyani.